Tipikor PN Mataram Vonis Muhir 2 Tahun Penjara Denda Rp50 Juta

H. Muhir usai menjalani sidang vonis Tipikor Pengadilan Negeri Mataram, Jumat (1/3/2019)

MN, MATARAM — Terdakwa kasus korupsi fee proyek rehabilitasi sekolah pasca gempa di Kota Mataram, H. Muhir akhirnya di vonis Majelis Hakim dua tahun penjara.

Vonis tersebutoleh Majelis Hakim yang diketuai Isnurul Syamsul Arif serta Hakim Anggota, Ferdinand M Leander dan Abadi, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, dalam sidang pembacaan putusan yang digelar Jum’at siang (1/3/2019).

Baca juga : Oknum Dewan Golkar Kota Mataram Terjaring OTT Kejari Mataram

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dalam dakwaan ketiga dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim, Isnurul Syamsul Arif.

Selain itu dalam amar putusannya Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50 juta dan apabila tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama dua bulan.

Bahkan vonis penjara yang telah dijatuhkan tersebut akan dipotong dengan masa tahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa H. Muhir dan tetap berada di dalam tahanan.

Dalam amar putusan Majelis Hakim juga memaparkan alasan yang memberatkan atas perbuatan terdakwa yaitu karena telag mencerderai kepercaayan publik dan terdakwa selaku anggota DPRD seharusnya menjadi contoh dan perbuatan terdakwa tidak selaras dengan program pemerintah tentang pemberantasan korupsi hingga perbuatan dilakukan saat bencana gemba bumi di NTB.

Adapun alasan yang meringankan terdakwa belum pernah dipidana dan memiliki anak.

Diakhir amar putusannya Majelis Hakim juga membacakan hak hak terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait apakah menerimah atau menolak vonis dan diberikan waktu selama tujuh hari untuk mempertimbangkannya. Terdakwa H. Muhir yang saat itu langsung berkonsultasi dengan Penasehat Hukum (PH) dan menyatakan akan pikir pikir.

“Saya akan pikir-pikir,” ucap Muhir didalam persidangan sebelum hakim mengetok palu berakhir sidang, demikian juga jawaban dari JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram yang juga akan pikir-pikir.

Perlu diketahui bahwa vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut terbilang sangat ringan jika dibandikan dengan tuntutan JPU yaitu 8 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp250 juta. Apabila tidak dapat dibayarkan maka wajib diganti dengan kurungan selama enam bulan.

Sementara begitu mendengar vonis dibacakan oleh Majelis Hakim, keluarga terdakwa H. Muhir langsung histeris dan tidak bisa menahan tangisnya.

–(mn-07)

Bagikan :