Perubahan Nama Bandara, Sekda Loteng : Jarum Jatuh Saja Bupati Harus Tahu

Forum Komunikasi Independen mengundang Pemprov NTB, Pemkab Loteng, Kepolisian dan Kades Lingkar Bandara LIA, bahas pergantian nama bandara

MN, LOTENG — Terkait implementasi SK Kemenhub No 1421 tahun 2018, tentang perubahan nama Bandara Internasional Lombok (LIA) pada tanggal 5 Maret 2019, Forum Komunikasi Independen mengahadirkan Pemda Loteng, Pemprov NTB, Kepolisian, dan Kepala Desa Lingkar Bandara.

Kepala Dinas Perhubungan yang diwakili Kabid Laud Dishub Provinsi NTB, Sakarudin mengungkapkan bahwa keluarnya SK Kemenhub RI tentang perubahan nama bandara Internasional Lombok memang pernah di rapatkan, akan tetapi diakui tidak tahu persis kapan perubahan nama bandara akan di kirim ke pusat, karena itu belum dirapatkan.

Sedangkan H.L. Normal Suzana mewakili Kesbangpoldagri NTB mengatakan, sedikit demi sedikit dampak pembangunan bandara mulai nampak perbaikannya dan dapat dirasakan oleh masyarakat lingkar bandara itu yang terpenting.

Perlu ditahu, kata Normal Suzana, bahwa pembahasan pertama kali dilakukan dirumah Sekda Provinsi NTB. Salah satu topik pembahasan yaitu perubahan nama bandara LIA.

“Saya tidak berani mengatakan bahwa akan terjadi keributan atau huru hara di wilayah kabupaten Loteng, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi dampak seperti itu. Itu yang harus dipikirkan. Perlu pendalaman terhadap masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat lingkar bandara terkait adanya perubahan nama bandara sehingga tidak menimbulkan gejolak,” unhkap dia.

Sementara itu, Bupati Lombok Tengah yang diwakili Sekda H.M. Nursiah menyampaikan, bahwa rapat pembahasan perubahan nama bandara LIA ke ZAM, pihak Pemda kabupaten Loteng tidak pernah diajak oleh Pemprov NTB.

“Dan ingat serta catat, jarum jatuh di Loteng ini Bupati, Wakil Bupati harus tahu duluan. Apalagi pergantian nama bandara,” ujar Sekda.

Sekda menjelaskan bandara di kabupaten Loteng saat ini sudah bisa mendongkrak pariwisata Lombok Tengah apalagi tahun 2021 akan dilaksanakan MotoGP. Dengan nama BIL apa yang lebih apa yang kurang.

Perubahan nama bandara ini ditandatangani Sekjen Kementerian Perhubungan bukan Menteri dan di perubahan nama bandara harus melewati beberapa ketentuan yaitu harus ada persetujuan ahli waris bila menggunakan nama tokoh, harus ada persetujuan dari Bupati Loteng, harus ada persetujuan dari DPRD Loteng, dan harus ada persetujuan Gubernur NTB.

Dalam perubahan nama dari LIA menjadi ZAM ini dilakukan secara tiba-tiba berdasarkan SK Dirjen Kemenhub. Tanpa memperhatian dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

“Pemda Loteng menyarankan kepada Pemprov NTB agar mempertimbangkan kembali perubahan nama bandara, apabila akan tetap dilakukan perubahan harus melalui mekanisme yang ada dan berkoordinasi dengan Pemda Loteng,” tegas Nursiah.

Kades Penujak, L. Suharto menambahkan, saat ini yang menjadi masalah apakah masyarakat sudah sejahtera dengan adanya bandara. “Saya menolak keras perubahan nama bandara LIA ke ZAM,” tegasnya.

Pernyataan tidak setuju pergantian nama bandara juga disuarakan Kades Tanak Awu, L. Wisnu Wardana. Masalah perubahan nama bandara, menurutnya, harus ada kajian terlebih dahulu dari Pemkab Loteng.

Bandara adalah objek vital, karena itu Kapolres Loteng yang diwakili Kapolsek Praya Barat, Kompol I Kadek Suparta mengatakan tugas kepolisian adalah menjaga keamanan.

“Masalah perubahan nama kami serahkan ke masyarakat dan pihak yang berkompeten dalam bidang tersebut,” tandasnya.

–(mn-08)