KPU NTB Libatkan Relasi Sentuh Kelompok Anti Demokrasi

Rapat koordinasi KPU NTB, soal pengelolaan dokumen pencalonan calon anggota DPR pada pemilu tahun 2019, di Mataram Sabtu (9/3/2019).

MATARAM, MN — Komisi Pemilihan Umum (KPUD) NTB terus menyentuh semua kelompok masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu 2019, termasuk juga kalangan dari kelompok anti demokrasi.

Menurut Ketua Divisi SDM Sosialisasi dan Parmas KPUD NTB, Agus Hilman, pihaknya terus menyentuh seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok anti demokrasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019.

Untuk itu KPU bersama dengan relawan demokrasi yang memiliki 55 orang per Kabupaten Kota se NTB tersebut salah satunya berbasis agama. Maka lewat relawan demokrasi berbasis agama tersebut, pihak KPU menyentuh kelompok yang anti demokrasi.

Dimana relawan demokrasi yang dimiliki oleh KPU NTB yaitu sebanyak 550 orang yang berada di KPUD Kabupaten Kota dengan 10 basis dan salah satunya basis agama.

Namun Agus Hilman mengakui bahwa selama ini aksi menyentuh dan menyadarkan kelompok tersebut tidak bisa maksimal, maka diperlukan juga kerjasama dari pihak lainnya termasuk pemerintah dan aparat keamanan.

“Kami tetap menyentuh semua kelompok termasuk kelompok anti demokrasi, namun tidak bisa maksimal dan jika ingin meminimalisir hingga akarnya perlu bantuan, dan kerjasama kelompok tersebut sudah lama,” ucapnya dalam acara Rapat koordinasi pengelolaan dokumen pencalonan calon anggota DPR pada pemilu tahun 2019, di Mataram Sabtu (9/3/2019).

Karena itu tambahnya pada prinsipnya terkait dengan kelompok anti demokrasi ini menjadi tugas kita semua dan menjadi PR kita semua.

Ketua KPU NTB, Suhardi Soud menambahkan, pada prinsipnya memilih itu hak sebagai warga negara dan bukan menjadi kewajiban serta menjadi kesadaran pribadi karena satu suara itu sangat penting.

Bahkan pada pemilu ini KPUD NTB optimis partisipasi masyarakat diatas 77,50 persen angka nasional karena pada pileg lalu angka partisipasi berada pada 77,29 persen.

“Kami hanya mensosialisasikan untuk masyarakat menggunakan hak pilihnya tanpa paksaan,” pungkasnya.

–(mn-07)