LOTENG, MN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) melakukan pembahasan terhadap hasil kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) terhadap Ranperda usul DPRD tentang perlindungan mata air yang merupakan usulan dari komisi III DPRD.

Ketua DPRD Lombok Tengah, H Achmad Puaddi yang langsung menyampaikan laporan hasil kajian Badan Pembentukan Perda, menyampaikan bahwa hasil kajian tersebut penting dilakukan guna merujuk pada ketentuan pasal 6 ayat (4) yang mengatur bahwa Ranperda yang telah dikaji oleh bidang pembentukan Perda disampaikan pada semua anggota DPRD.

“Beberapa waktu yang lalu, badan pembentukan Perda telah melakukan kajian terhadap Ranperda usul DPRD yang berasal dari usul komisi III tentang perlindungan mata air dengan mendapatkan berbagai kesimpulan,” ungkap Puaddi, dalam sidang paripurna yang digelar, Selasa kemarin (12/3/2018).

Dijelaskan, sesuai hasil kajian badan pembentukan Perda di DPRD Lombok Tengah, ditinjau dari aspek filosopi Bapemperda memandang bahwa norma-norma yang diatur didalam usulan komisi III itu, tidak bertentangan dengan nilai- nilai leluhur pancasila

“Berdasarkan hasil sinkronisasi terhadap semua dasar hokum terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan mata air,Sebagaimana dicantumkan Ranperda ini maka  pembentukan Perda memandang secara Yuridis  peraturan ini tidak bertentangan dengan peraturan lainnya,” jelasnya.

Tidak bertentangan yang dimaksud, baik secara vertical dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, maupun secara horizontal dengan peraturan daerah (Perda) di Lombok Tengah yang sejajar. “Usulan dari komisi III yang sudah dikaji sudah sesuai. Sehingga ini kita bahasa sebagai Ranperda usulan DPRD,” tambahnya.

Sementara itu, ditinjau dari aspek sosiologis, badan pembentukan peraturan daerah memandang pembentukan Ranperda tentang perlindungan mata air ini, perlu untuk dibentuk di Kabupaten Lombok Tengah, mengingat ketersediaan air terutama pada musim kemarau sering menjadi keluhan masyarakat. Karena tidak jarang air menjadi langka. “Hal ini menunjukan bahwa kebutuhan terhadap ketersediaan air dari tahun ketahun semakin meningkat. Sementara, perlindungan terhadap mata air yang ada, belum dilakukan secara optimal,” tegasnya.

Untuk itu, perlu adanya kerangka regulasi yang diharapkan dapat memberikan solusi yang optimal terhadap ketersediaan pasokan air secara berkesinambungan, melalui pelestarian lingkungan dan perlindungan mata air dengan pelibatan seluruh element masyarakat sekitar sumber mata air. Sehingga, kegiatan perlindungan mata air ini nantinya diharapkan bisa dijadikan salah satu program prioritas pemerintah daerah sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan air untuk masyarakat Lombok Tengah yang semakin hari semakin meningkat.

“Sehingga usulan komisi III ini layak untuk dilanjutkan pembahasannya sebagaimana mekanisme pembahasan Ranperda usul DPRD yang telah diatur dalam tata tertib DPRD untuk dibahas,” paparnya

–(mn-08)