Bawaslu Mataram Serukan Masyarakat Termasuk Warga Ahmadiyah Salurkan Hak Konstitusi

Acara deklarasi tolak politik uang dan politisasi sara pada pemilu 2019 bagi warga masyarakat lingkungan Menejeluk Kelurahan Pejanggik yang digelar di Asrama Transito, Sabtu (23/3) sore.

MATARAM, MN — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram mengajak seluruh lapisan masyarakat termasuk warga Ahmadiyah untuk datang ke TPS pada 17 April 2019. Setiap warga Indonesia memiliki hak konstitusi untuk disalurkan pada setiap pemilu.

Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri mengatakan bahwa pihaknya mengajak warga Ahmadiyah yang ada di Asrama Transito agar nanti pada saat pemilu 2019 bisa menggunakan haknya sebagai warga negara.

“Kita ingin punya kesadaran untuk datang memilih. Mereka punya hak secara konstitusi,” ucapnya ketika ditemui disela acara deklarasi tolak politik uang dan politisasi sara pada pemilu 2019 bagi warga masyarakat lingkungan Menejeluk Kelurahan Pejanggik yang digelar di Asrama Transito, Sabtu (23/3) sore.

Diakui Hasan bahwa memang pada pemilu sebelumnya tingkat partisipasi warga Ahmadiyah kurang. “Kami ingin memberikan spririt mereka punya hak yang sama dengan warga negara lainnya,” teegasnya.

Menurut Hasan, berdasarkan pengawasan yang dilakukan memang di warga yang tinggal di wisma transito ada yang sudah masuk dalam DPT, namun ada juga DPTB dan DPK,

“Bagi yang belum masuk dalam DPT jangan apatis, mereka ada e-KTP dan mereka punya hak pilih dan bisa digunakan jam 12 keatas pada hari penceblosan nanti,” harapnya.

Sementara itu, ketua pembina atau ketua RT asrama Transito, Sahidin berharap agar semua warga yang sudah punya hak pilih pada pemilu menyalurkan hak konstitusinya.

“Kami berharap warga yang sudah punya hak pilih mudahan tidak ada yang tidak sampai memilih,” harapnya.

Dimana menurutnya, berdasarkan perintah dari pemimpin mereka jangan sampai yang sudah punya hak untuk memilih tidak menggunakannya dengan memilih wakil.

Seperti yang diketahui bahwa warga yang menempati asrama transito berjumlah 33 kepala keluarga (KK) yaitu 125 jiwa, sedangkan yang wajib pilih sebanyak 76 orang.

Sedangkan terkait dengan deklrasi tolak politik uang dan politisasi sara pada pemilu 2019 yang digelar oleh Bawaslu dianggap sebagai langkah yang tepat.

(mn-07)

Bagikan :