Presidium JaDi, Kawal Pemilu Berintegritas dan Dipercaya Masyarakat

Deklarasi dan Pelantikan presedium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) se NTB, Rabu (27/3/2019).

MATARAM, MN–Pemilu 17 April 2019, merupakan Pemilu paling istimewa dalam sejarah politik kepemiluan di Indonesia. Sebab, pemilu ini merupakan yang pertama bagi Indonesia menyelenggarakaannya secara serentak antara pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Pola pemilu serentak juga masih berlanjut untuk pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Di NTB pada tahun 2020 juga akan menyambut pemilihan serentak di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.

Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Aksar Ansori menyebutkan bahwa setiap periodesasi pemilu memiliki tantangan tersendiri sesuai perkembangan masyarakat dan dinamika politik.

“Tantangan pemilu 2019 setidaknya ada dua sisi, yakni meningkatkan partisipasi masyarakat dan menghadirkan pemilihan yang berintegritas sehingga dipercaya masyarakat,” ucapnya ketika ditemui disela sela acara Deklarasi dan Pelantikan presedium JaDI se NTB, Rabu (27/3/2019).

Mantan Ketua KPU NTB ini mengakui bahwa seluruh anggota JaDI yang merupakan mantan komisioner KPU maupun Bawaslu dari pusat hingga daerah telah berhasil meletakkan pondasi kelembagaan maupun personil penyelenggara Pemilu berintegritas melalui berbagai instrument.

Sehingga JaDI hadir untuk mengawal pemilu berintegritas dan dipercaya masyarakat. Oleh karena itu motto kami yakni “Kawal Pemilu, Jaga Suara 2019”.

“Secara organisasi, JaDI NTB memberi apresiasi atas komitmen KPU Provinsi NTB beserta jajarannya hingga penyelenggara paling bawah untuk menjadikan NTB sebagai daerah zero pemilu curang, dan menargetkan angka partisipasi pemilih hingga 78 persen,” paparnya.

Komitmen itu tentu terlihat berat untuk diwujudkan, tetapi akan menjadi ringan jika KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersinergi dengan BAWASLU beserta seluruh kekuatan civil society. JaDI NTB sebagai salah satu komponen civil society hadir untuk menjadi mitra KPU dan BAWASLU dalam menggapai cita-cita tersebut.

“Dengan kemitraan dan sinergisitas semua komponen kami meyakini NTB akan menjadi contoh terbaik tata kelola pemilu demokratis di Indonesia,” tambahnya.

Maka dengan sisa waktu tinggal 21 hari menghadapi pemungutan suara ada banyak hal yang bisa dilakukan secara bersama-sama untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan mewujudkan zero pemilu curang sebagaimana cita-cita KPU dan Bawaslu NTB.

“Pertama, kita perlu lebih meningkatkan kuantitas, kualitas, metode dan pembasisan pola sosialisasi dan informasi pemilu. Ada banyak kearifan-kearifan lokal yang bisa kita gunakan sebagai media sosialisasi. Persoalannya adalah membutuhkan kemauan dan inovasi atau kreasi kita semua,” ujarnya.

Selain itu juga masih perlu terus menginternalisasikan kode etik penyelenggara pemilu sebagai standar profesionalitas kerja penyelenggara pemilu hingga ke tingkat KPPS.

,”Dimana dua cara tersebut merupakan solusi untuk mewujudkan cita-cita 78 persen partisipasi pemilih dan NTB zero pemilu curang,”pungkasmya.

Pelantikan presedium JaDI NTB dan Kabupaten Kota dilakukan oleh Ketua Presedium Nasional JaDi,Juri Adriantoro,dirangkai dengan sosialisasi oleh KPU NTB dengan menghadirkan narasumber dari internal KPU dan Bawaslu NTB.

(mn-07)

Bagikan :