BPP NTB Prabowo-Sandi Penuhi Undangan Klarifikasi Bawaslu

Ketua BPP NTB Prabowo-Sandi, Ali Usman

MATARAM, MN–Pihak dari Badan Pemenangan Provinsi (BPP) NTB Prabowo-Sandi, penuhi undangan klarifikasi yang dilayangkan pihak Bawaslu NTB. Klarifikasi tersebut langsung diberikan oleh Ketua BPP NTB Prabowo-Sandi, Ali Usman kepada pihak Bawaslu NTB.

Ali Usman mengatakan klarifikasi diberikan terkait dengan hadirnya anak anak dan estimasi jumlah massa pada saat kampanye rapat umum calon presiden pasangan 02, Prabowo Subianto Lapangan Karang Pule Sekarbela, Kota Mataram, Selasa (26/3/2019) kemarin.

“Klarifikasi soal keterlibatan anak dalam kampanye pada tanggal 26 Maret kemarin dan juga soal jumlah estimasi masa yang diluar kapasitas sudah kita sampaikan,” ucapnya ketika ditemui setelah memberikan klarifikasi, di kantor Bawaslu NTB, pada Jumat (29/3/2019) pagi.

Baca juga: Bawaslu NTB Akan Klarifikasi Laporan Pelanggaran Kampanye Prabowo

Dimana ungkap dia, jika soal keterlibatan anak dari awal pihaknya sudah mengimbau kepada seluruh partai koalisi dan juga kepada relawan dan simpatisan untuk tidak melibatkan anak-anak juga untuk tidak melibatkan orang-orang tua jompo, bahkan karena sudah paham resikonya.

“Nggak mungkin lah kami itu melibatkan anak dalam kampanye karena resikonya besar, Kenapa besar resikonya karena kami sudah prediksi dari awal kita sampaikan di rapat rapat sebelumnya, kita sampaikan batasan-batasannya jika pun ada keterlibatan anak-anak dengan proses itu karena memang di lokasi acara ada permainan anak anak,” terangnya.

Namun ketika ditanya terkait dengan pemanggilan tersebut, Ali yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB tersebut, mengatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi tugas dari Bawaslu untuk melakukan klarifikasi dan tentu untuk menjamin seluruh proses demokrasi berjalan secara baik secara fair bisa betul-betul melahirkan kualitas demokrasi yang menjamin lahirnya kepemimpinan nasional daerah yang baik dan berkualitas.

Tapi disatu sisi, Ali juga minta kepada Bawaslu untuk juga memastikan pelanggaran yang dilakukan oleh kubu paslon 01.

“Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ada indikasi bahwa menggerakan sistem menggerakan perangkat-perangkat pendamping desa dan pendamping PKH, ini juga harus didalami oleh Bawaslu,” harapnya.

Sementara Koordiv Hukum dan penanganan pelanggaran Bawaslu NTB, Umar Ahmad Zet, mengatakan Bawaslu disetiap ada dugaan atau praduga adanya pelanggaran di setiap tahapan, termasuk tahapan kampanye tentu saja harus memulai melakukan klasifikasi untuk memperoleh keterangan sebetulnya ada peristiwa apa yang terjadi.

“Ini kan tadi Ali itu snobol juga dia, ternyata ada orang lain juga yang kita akan minta klarifikasi terkait soal ini,” ucapnya ketika ditemui seusai meminta klarifikasi ketua BPP NTB Prabowo-Sandi.

Maka pihak Bawaslu akan melayangkan surat undangan klarifikasi terhadap pihak terkait tersebut per hari ini dan menjadwalkan klarifikasi pada hari kerja. Lalu tindakan apa yang akan di ambil Bawaslu tentu baru ada setelah diplenokan terlebih dahulu.

(mn-07)