Sidang DPRD Loteng Bahas Ranperda Perlindungan Mata Air Jadi Perda

dprd loteng

LOTENG, MN–Sidang Paripurna DPRD Lombok Tengah (Loteng), mendengarkan tanggapan dan jawaban fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah, dihadiri langsung Wakil Bupati (Wabup) HL. Pathul Bahri.

Juru Bicara Komisi III H. Hakam selaku Ketua Fraksi PKB menyampaikan pandangan dan jawaban pemerintah daerah atas Ranperda Perlindungan Mata Air sebagaimana Pemda melalui Wabup HL. Pathul Bahri pada sidang sebelumnnya telah menyampaikan pendangannya tentang Ranperda Perlindunga Mata Air.

“Ini menujukan adanya kesepahaman bersama untuk kepentingan seluruh masyarakat Lombok Tengah tentang perlunya di atur dalam bentuk Perda tentang Perlindungan Mata Air mempunyai kesamaan pandangan,” Hakam dalam sidang paripurna tersebut di Kantor DPRD Loteng, pada Kamis (4/4/2019) sore.

Pada dasarnya, dikarakan Hakam, pemerintah daerah harus mengeluarkan aturan tentang perlindungan mata air karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak dalam pemanfaatan sumber mata air dan harus memanfaatkan kearifan lokal dalam menjaga dan memelihara sumber mata air yang ada di Lombok Tengah supaya di tetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Sementara itu, Suhaimi dari Frakasi Nurani Perjuangan menyampaikan usulan supaya pembahasan Ranperda Perlindungan Mata air ini di bahas oleh Komisi III dengan Pemerintah Daerah mengingat Komisi III sebagai pengusul, tentu sudah jauh hari telah mempelajari dan menggodok tentang ranperda perlindungan mata air.

Ketua DPRD Lombok Tengah H. Achmad Fuaddie menyetujui pembahasan dan penyusunan ranperda perlindungan mata air di bahas oleh Komisi III bersama Pemerintah Daerah mengingat komisi III Sebagai pengusul.

Selanjutnya pembentukan Pansus DPRD dalam rangka pembahasan Raperda Perlindungan Mata Air dan pembentukan Gabungan Komisi dalam rangka pembahasan LKPJ Kepala Daerah ahir tahun anggaran 2018.

(mn-08)

Bagikan :