Gubernur NTB Dukung Langkah Rekonsilasi

MATARAM, MataramNews – Gubernur NTB, Dr. TGH. M Zainul Majdi, MA menyambut positif langkah rekonsiliasi yang akan dilakukan warga dari tiga kecamatan di Kabupaten Bima yang selama ini gencar menolak usaha pertambangan emas PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN).

Dikatakan Majdi atau yang sering di sapa dengan sebutan Tuan Guru Bajang ini, upaya rekonsiliasi itu memang telah lama digaungkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB agar tidak terjadi aksi anarkis. Kendati aksi anarkis telah dilakukan warga Bima dengan melakukan pembakaran kantor Bupati, tanggal 26 Januari 2012 lalu, namun upaya rekonsiliasi itu dinilai belum terlambat.

“Tuntutan warga Bima telah dikabulkan dengan dicabutnya SK Bupati Bima yang mencabut izin pertambangan PT. SMN. Dimana, dengan adanya upaya rekonsiliasi ini dapat meredam masalah yang terjadi di Bima, walau proses hukum akan tetap berjalan bagi warga yang melakukan pembakaran kantor Bupati Bima,”kata Gubernur NTB, Dr. TGH. M Zainul Majdi, MA, seusai rapat pimpinan (Rapim) Pemprov NTB, di kantor Gubernur NTB, Senin (30/1).

Ditambahkan, dengan dibakarnya kantor Bupati Bima maka pelaksanaan pemerintahan menjadi tidak optimal, dan masyarakat pun ikut merugi. Kerugian masyarakat Bima pasca pembakaran kantor bupati itu, membuat pelayanan publik menjadi terhambat, contohnya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pengurusan perizinan pun terhambat. Masyarakat yang mau membuat IMB juga terhambat, intinya ada banyak hal yang terhambat.

Meski upaya rekonsiliasi dilakukan, namun ditegaskan orang nomor satu di NTB itu, bahwa proses hukum akan terus berjalan bagi siapa saja yang telah melanggar hukum. Sebab, hal itu sudah menjadi konsekwensi hukum dan tidak ada yang kebal terhadap hukum itu sendiri.

“Saya tidak bisa bayangkan kalau rame-rame membuat penggalangan massa untuk minta di putihkan mau jadi apa Negara kita apa mau jadi Negara preman. Namun, adapun penegakan hukum itu diselesaikan dengan cara yang bijaksana oleh aparatur hukum tentu dalam hal ini kepolisian,” tegasnya.

Juru bicara Front Rakyat Anti Tambang (Frat), Mulyadin, mengatakan, pihaknya akan segera menggelar rapat akbar dengan Pemerintah Kabupaten Bima untuk upaya rekonsiliasi setelah berbagai kejadian atas penolakan usaha pertambangan di Bima. Warga dari tiga kecamatan di Kabupaten Bima, yakni Kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu telah melakukan aksi unjuk rasa yang berujung pada pembakaran kantor Bupati Bima. Diharapkan, upaya rekonsiliasi itu dapat dihadiri Pemerintah Kabupaten Bima, Pemprov NTB dan Pemerintah Pusat.

Bagikan :