Indonesia Terpilih Jadi Ketua Dewan Keamanan PBB

JAKARTA, MN–Mulai 1 Mei 2019, Indonesia akan menjadi Ketua Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) selama sebulan. Indonesia terpilih menggantikan Jerman yang memimpin sepanjang April.

Direktur Jenderal Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) Kemenlu RI, Grata Endah Werdaningtyas, mengungkapkan Indonesia akan mengusung tema Berinvestasi dalam Perdamaian: Meningkatkan Keamanan dan Kinerja Pasukan Perdamaian PBB.

Pengamat dunia internasional, Labib Syarif, melihat Indonesia akan menunjukkan rekam jejaknya dalam misi perdamaian dunia, baik itu yang melalui PBB, maupun secara independen.

“Hal ini dilakukan untuk menaikkan citranya (Indonesia) di dunia internasional,” kata Labib Syarif dilansir NU Online, pada Jumat (26/4/2019).

Labib menguraikan bahwa dalam misi perdamaian di bawah PBB, Indonesia menjadi penyumbang personel pasukan perdamaian kedelapan terbesar dari 126 negara.

“Sementara untuk misi perdamaian independen, Indonesia telah berperan menjadi mediator antarpihak yang bertikai. Konflik Afganistan, misalnya,” katanya memberikan contoh.

Di samping itu, Indonesia menurutnya, memahami upaya reduksi atau menyelesaikan konflik yang terjadi di seluruh dunia tidaklah mudah dan perlu waktu yang cukup lama.

“Karenanya, tema Investasi dalam perdamaian dapat diartikan keterlibatan semua pihak dalam jangka panjang, baik berupa sikap politik maupun ekonomi untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia,” tegasnya.

Menurutnya, ajakan Indonesia melalui tema ini, dapat diaplikasikan oleh negara lain yaitu berupa menumbuhkan dan menjaga trust antarnegara, bantuan kemanusiaan, konsistensi menyumbangkan pasukan perdamaian PBB di daerah konflik.

“Termasuk pelatihan dan perlengkapan bagi pasukan tersebut, serta mendukung stakeholder terkait yang berupaya menyelesaikan konflik,” ungkap alumnus Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Selain itu, Labib juga melihat Indonesia akan terus mengangkat wacana misi perdamaian yang dibawanya melalui DK PBB, antara lain memperjuangkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina, penanggulangan terorisme, dan urgensi penyelesaian konflik di Yaman dan Libya.

“Pada intinya Indonesia akan memaksimalkan kesempatan kepemimpinan DK PBB tersebut, selain untuk meningkatkan citra negara, juga demi menjaga perdamaian dunia sesuai amanah UUD 45,” pungkasnya.