Wabup Pathul Terima Kunker Komite DPD RI Gali Aspirasi Pemda Loteng

LOTENG, MN–Anggota Komite Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja (kunker) di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Kunjungan kerja Pengawasan DPD RI untuk mengumpulkan data secara langsung dari Pemda Lombok Tengah (Loteng) tentang pelaksanaan Unadang Undang (UU) RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Siska Marleni mengungkapkan kedatangannya untuk mendapatkan informasi dan aspirasi dari Pemda Loteng terkait dengan UU RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai dasar untuk dibahas dan ditindak lanjuti.

“Tidak hanya Pemda Loteng saja kita minta masukan, tapi semua unsur elemen akan kami mintai keterangannya sebagai bahan untuk kita melakukan diskusi nanti dengan pemerintah di pusat,” jelas Siska.

Dari berbagai wilayah yang sudah dikunjungi, diakuinya penerapan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dilakukan oleh Pemerintah di Kabupaten menimbulkan persoalan baru.

Dimana menurutnya, penggajian pegawai yang di rekrut dari P3K justru sangat menggangu keuangan Daerah. Diakuinya memang Pemerintah Pusat menerapkan program tersebut ke daerah tanpa di barengi oleh anggaran pusat.

Oleh karena itu, lanjutnya, nanti pada saat melakukan rapat dengan Pemerintah Pusat dan DPR RI persoalan tersebut akan menjadi topik utama untuk bisa di bahas.

Karena khawatirnya, tambah Siska, jika persoalan tersebut terus dibiarkan tanpa ada solusi dari Pemerintah Pusat maka justru akan berdampak pada proses pembangunan di Daerah.

“Kami terus mendorong Pemerintah Pusat agar dana perimbangan nanti ke daerah yang melaksanakan program P3K,” ujarnya.

Wakil Bupati Loteng, H.L. Pathul Bahri SIP mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam mengelola keuangan selalu sesuai aturan yang sudah ditentukan.

Pemerintah daerah menurut Wabup Pathul, dalam penerapan program P3K. Seperti program pusat merupakan progran yang sangat Politis. Proses perekrutan P3K sudah dilakukan sesuai dengan petunjuk tekhnis dari Pemerintah Pusat

“Untuk anggaran saja Pemda Loteng mengeluarkan untuk menggaji P3K Rp 15 miliar setiap tahunnya. Saat ini kita belum bisa mengalokasikan anggaran untuk P3K tersebut,” terang Wabup.

(mn-08)

Bagikan :