Minta Kapolres Kota Bima Dipecat

- Anggota DPRD NTB Mori Hanafi

MATARAM, MataramNews – Anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan (dapil) enam Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu Mori Hanafi menekankan agar Kapolres Kota Bima dipecat dari jabatannya saat ini.

Penekanan yang diungkapnya Mori Hanafi tersebut tidak lain karena Kapolres Kota Bima dibalik semua persoalan yang terjadi antara masyarakat dengan aparat kepolisian dilapangan. Sehingga, adanya korban jiwa dan luka-luka dari pihak masyarakat.

Termasuk juga, penangkapan terhadap 49 orang yang dinilai memprofokasi aksi pemblokiran Pelabuhan Sape Kebupaten Bima. “Saya menuntut agar Kapolres Kota Bima itu dipecat karena gagal dalam menyelesaikan masalah yang ada,” kata Mori Hanafi yang dihubungi wartawan melalui saluran telepon beberapa waktu lalu.

Indikasi kegagalan dan permainan dibalik layar oleh Kapolres Kota Bima yaitu pembubaran ratusan demonstran yang memblokir Pelabuhan Sape, pada tanggal 24 Desember 2011 lalu. Akibat dari pembubaran tersebut, empat orang tewas karena terkena tembakan, dan puluhan lainnya luka tembak dan dipukul oleh aparat kepolisian.

Tidak itu saja, pada tanggal 26 Januari lalu, dimana ribuan masyarakat yang melaksanakan aksi pembakaran Kantor Bupati Kabupaten Bima, diduga ada aparat kepolisian yang mengeluarkan tembakan agar masyarakat menghentikan aksi anarkisnya. “Yang jelas, saya menilai Kapolres Kota Bima gagal, dan harus dipecat,” tegas Mori Hanafi yang juga Anggota Komisi II DPRD NTB.

Lebih jauh, Mori Hanafi memprediksi akan ada pergeseran pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat. Semula menuntut pencabutan Surat Keputusan (SK) Nomor 188.45/347/004/2010, tertanggal 28 April 2010 yang memberikan izin usaha melaksanakan eksplorasi mineral emas dan mineral pengikutnya selama lima tahun di Lambu dan Sape pada PT Sumber Mineral Nusantara (PTSMN) seluas 24.980 hektare. Akan mengalami perubahan dengan menuntut agar Bupati Kabupaten Bima mundur dari jabatannya alias dipecat.

“Saya memprediksi, ada pergeseran pergerakan nantinya, semula menuntuk mencabut SK, kemungkinan menuntut agar Bupati Bima mundur,” kata Mori Hanafi seraya menambahkan kekecewaan masyarakat yang menolak tambang sudah memuncak. Itu terlihat dari aksi pembakaran kantor Bupati Bima. “Jadi, kantor Bupati Bima itu sebagai simbol Pemerintah Daerah dan negara, dan itu sudah dibakar, tinggal tersisa Musalla saja,” bebernya.

Apabali 49 orang yang ditahan, lanjut Mori Hanafi sudah dilepas, maka tentunya akan ada aksi yang lebih besar lagi. “Saya kira mereka ada dendam, jadi bisa saja aksi akan lebih besar, dan saya prediksi akan ada pergeseran pergerakan,” kata Mori Hanafi.