Penandatanganan Pakta Integritas, Bupati Bima Tidak Hadir

Gubernur NTB, DR. TGH. M. Zainul Majdi lakukan penandatanganan pakta integritas dengan para pimpinan kepala daerah

MATARAM, MataramNews – Gubernur NTB, DR. TGH. M. Zainul Majdi, mengatakan hendaknya pelaksanaan penandatanganan dokumen pakta integritas Bupati/wakil bupati dan Walikota/wakil walikota se-Provinsi NTB jangan hanya dijadikan formalitas dan dokumentasi saja lalu kemudian dilupakan.

Namun, hendaknya dapat dilaksanakan dan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Provinsi NTB, sekaligus cerminan semangat untuk mencegah dan memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Hal itu, Gubernur NTB, DR. TGH. M. Zainul Majdi saat memberikan sambutan penandatanganan dokumen pakta integritas Bupati/wakil bupati dan Walikota/wakil walikota se-Provinsi NTB, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (31/1). Hanya saja Bupati Bima, Fery Zulkarnaen dan Wakilnya tidak hadir dalam kegiatan tersebut.

“Kemarin penandatanganan pakta integritas  secara simbolis pada lingkup Pemprov NTB sudah kita lakukan. Dan pada hari ini kita lanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas dengan para pimpinan kepala daerah. Sebagai symbol, tekat dan komitmen kuat kita bersama untuk menuntaskan geraakan reformasi birokrasi di masing-masing unit kerja sekaligus cerminan semangat untuk mencegah dan memberantas korupsi,”kata Majdi.

Penandatanganan dokumen pakta integritas ini sendiri, tambah Gubernur NTB, DR. TGH. M. Zainul Majdi, tidak lain untuk menjalankan amanat instruksi presiden, yakni Inpres RI Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Dimana, dalam inpres itu seluruh pimpinan kementerian/lembaga, pimpinan daerah dan seluruh pejabat pemerintahan diwajibkan untuk menandatangani pakta integritas sesuai tupoksi dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Terlebih lagi, penandatanganan dokumen pakta integritas itu merujuk pada prioritas pembangunan nasional sesuai RPJMN tahun 2010-2014, RKP,RPJMD dan RKPD masing-masing daerah dalam mengambil langkah-langkah, berpedoman pada strategi pencegahan penegakan hokum, peraturan perundang-undangan, kerjasama internasional dan penyelamatan asset hasil korupsi, pendidikan dan budaya anti korupsi, dan mekanisme pelaporan.

“Integritas itu dapat dimaknai dalam aspek nasionalis maupun moralitas. Dengan integritas nasional yang tinggi berarti sumber daya manusia kita mampu dan sadar mengemban tugas-tugas dalam rangka membangun bangsa, membangun daerah, menjaga kedaulatan Negara, dan berkhidmat kepada Negara NKRI,”jelas gubernur termuda di Indonesia itu.

Lebih lanjut, kata Majdi, penandatanganan ini merupakan wujud kepatuhan aturan. Untuk itu, ia menekankan agar seluruh Bupati dan Walikota untuk meningkatkan pelayanan sungguh-sungguh kepada masyarakat dan kepala daerah dapat mengambil langkah-langkah pencegahan penegakan hukum.

“Tuntutan masyarakat akan aparatur yang bersih makin meningkat, penandatanganan pakta integritas dan aturan perilaku ini merupakan komitmen awal untuk mewujudkan hal tersebut, sebab para pegawai atau aparatur ibarat sebuah sistem. Kalau salah satu sistem tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi sistem yang lain,”ujarnya.

Sementara itu, Kabag Humas Setda NTB, Lalu Muhammad Faozal, mengatakan ketidak hadiran Bupati Bima karena situasi Bima yang masih melakukan pembenahan menyusul peristiwa pembakaran Kantor Bupati Bima beberapa waktu lalu.

“Pak bupati sudah menyampiakan maaf tidak bisa hadir karena masih di sibukkan untuk melakukan konsolidasi kedalam pasca pembakaran Kantor Bupati Bima,”terang Faozal. 

Bagikan :