Penahanan Sulaiman Hamzah, Partai Lepas Tangan

Sulaiman Hamzah

Mataram, MATARAMnews – Partai yang didirikan SBY tidak lepas dari terpaan, baik dari pusat hingga daerah. Setelah beberapa pengurus di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terseret kasus korupsi, kini kasus yang sama terjadi juga di pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NTB.

Salah satu Anggota DPRD NTB yang juga pengurus DPD Partai Demokrat NTB yaitu Sulaiman Hamzah akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Sulaiman Hamzah yang merupakan Anggota Komisi IV DPRD NTB yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat kini sudah tidak lagi menikmati kursi sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu.

Sejak menjadi wakil rakyat di Udayana, banyak peran serta dan tugas mulia dilakukan Sulaiman Hamzah. Membawa Fraksi Demokrat kuat dalam bergaining di DPRD NTB, hingga terpilihlah Sulaiman Hamzah sebagai Ketua Fraksi. Termasuk, upaya ikut serta menyelesaikan kasus Lambu Kabupaten Bima yang secara langsung turun kelapangan. Dan juga membesarkan nama partai di NTB dan Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Bima.

Sayangnya, setelah banyaknya usaha dilakukan untuk membesarkan nama partai, seluruh elemen Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB dan pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat NTB belum bersikap tegas untuk memberi bantuan hukum terhadap penahanan Sulaiman Hamzah oleh Kejati NTB.
Seyogyanya partai tidak bisa lepas tangan begitu saja ketika kadernya mengalami persoalan hukum. Seharusnya, partai menjadi garda terdepan dalam mengatasi masalah yang dialami kadernya.

“Untuk bantuan hukum, kami perlu rapat internal dulu di fraksi dan di partai. Jadi, nanti kita lihat dari partai,” kata Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB yang juga pengurus DPD Partai Demokrat NTB H Bustam kepada wartawan, Rabu (1/2/2012).

Disinggung, apakah Demokrat akan lepas tangan begitu saja seperti kasus Demokrat di pusat. H Bustam justru tidak begitu menanggapi hal tersebut. “Pada intinya, persoalan penangguhan penahanan itu menjadi hak beliau (Sulaiman Hamzah-red),” tandas Bustam.

Hal yang sama dikatakan Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB Zainul Aidi, Dia menekankan persoalan penangguhan penahanan terletak pada pribadi Sulaiman Hamzah. Termasuk bantuan hukum selanjutnya ada dimekanisme partai. “Yang pasti ada mekanisme partai, itu yang kita jalankan,” kata Zainul Aidi yang juga direktur PT Gerbang NTB Emas.

Terkait persoalan pergantian kepemimpian Ketua Fraksi Partai Demokrat yang dipegang Sulaiman Hamzah, Zainul Aidi menegaskan tidak ada proses pergantian Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTB. “Jadi, beliau tetap Ka Fraksi,” tegasnya.

Bagikan :