NTB Mencari Solusi Pendidikan Lewat Neraca Pendidikan Daerah

Kepala Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA), Hendarman, Ph.D

MATARAM, MN–Kemendikbud melalui Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) melaksanakan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) untuk mencari solusi permasalahan pendidikan melalui pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) di Kota Mataram 8-10 Mei 2019.

PASKA mengajak berbagai pemangku kepentingan pendidikan seperti DPRD, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, dan perwakilan satuan pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Perguruan Tinggi, LSM, dan media cetak untuk mendiskusikan permasalahan pendidikan di Provinsi NTB. Diskusi berisi obrolan tentang analisis data dan tren pendidikan dari NPD tahun 2017 dan 2018.

Tak hanya itu, dalam forum ini juga dihasilkan usulan rekomendasi solusi permasalahan pendidikan yang ditujukan baik untuk pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat. NPD sendiri adalah platform informasi tentang potret kinerja pendidikan pada suatu daerah yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Kegiatan DKT ini dibuka oleh Kepala PASKA, Hendarman. Ia mengatakan bahwa banyak daerah dengan APBD pendidikan yang besar akan tetapi kualitasnya tidak meningkat.

“Hal tersebut disebabkan oleh quality spending yang jelek. Quality spending jelek dikarenakan daerah belum bisa menentukan prioritas belanja,” kata Hendarman, Rabu (8/5/2019) sore, saat membuka acara DKT tersebut, yang dihadiri juga oleh Kepala Kantor Bahasa NTB Songgo Siruah, Kepala LPMP NTB Minhajul Ngabidin, dan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Suka, S.Pd.

Hendarman melanjutkan bahwa untuk mengatasi hal tersebut, semua pemerintah daerah perlu mulai menganggarkan belanjanya berdasarkan data, bukan berdasarkan perkiraan (common sense).

“Dengan quality spending yang bagus, akan menghasilkan anggaran pendidikan yang bagus juga. Selain itu, tingkat partisipasi pendidikan yang bagus akan menghasilkan mutu pendidikan yang bagus, begitu pula sebaliknya,” terangnya.

Acara Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) untuk mencari solusi permasalahan pendidikan melalui pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) di Kota Mataram 8-10 Mei 2019.

Hendarman juga menambahkan, masing-masing daerah perlu mekalukan analisis by name, by school, dan by address untuk mengetahui sekolah mana saja yang sudah dekat dengan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Menurut Hendarnan, anggaran pendidikan di daerah perlu diarahkan ke sekolah yang sudah dekat dengan ketercapaian SNP, sehingga membantu sekolah mempercepat mencapai SNP.

Namun perlu dipertimbangkan juga sekolah-sekolah yang masih jauh dari tercapainya SNP. Jangan sampai sekolah-sekolah tersebut terlupakan dan akhirnya kesulitan dalam mencapai SNP. Sekolah-sekolah tersebut perlu diperhatikan agar dapat segera mencapai SNP menyusul sekolah-sekolah yang sudah mendekati SNP.

Hendarman menggaris bawahi bahwa perlu dipikirkan bagaimana proporsi persentase anggaran untuk kedua bentuk sekolah tersebut. Apakah dengan 50% sekolah mendekati SNP dan 50% sekolah yang masih jauh dari SNP. Ataukah dengan 25% sekolah mendekati SNP dan 75% sekolah yang masih jauh dari SNP. Perlu dipikirkan lagi bagaimana proporsi persentase yang paling baik guna mendorong percepatan pemerataan sekolah bermutu baik.

Disampaikan pula bahwa kebijakan zonasi pendidikan bertujuan untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Sehingga ke depannya, sekolah berstandar nasional tidak perlu diberikan treatment lagi, karena treatment yang diberikan akan lebih mengutamakan sekolah-sekolah dengan mutu yang kurang baik.

Tidak hanya itu, tambah Hendarman, kepala sekolah dan orang tua akan ajak ikut berperan serta dalam pendidikan karena tidak mungkin urusan mengenai pendidikan diserahkan seluruhnya ke pemerintah.

“Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Pemerataan layanan kualitas pendidikan akan menentukan berjalannya kebijakan zonasi, PPDB, dan lain lainnya,” imbuh dia.

Dalam kegiatan ini Hendarman mengatakan bahwa kegiatan Diskusi NPD diadakan sebagai momentum bersama untuk membangun sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam mencari solusi dan berbagi praktik baik atas permasalahan dan tantangan pendidikan di Provinsi NTB.

Hendarman juga berharap NPD bisa digunakan para pemangku kepentingan pendidikan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan dan mendorong perubahan pendidikan di Provinsi NTB ke arah yang lebih baik.

Terkait dengan NPD Hendarman menambahkan, NPD merupakan terobosan yang dilakukan Kemendikbud sejak tahun 2015 yang berisi informasi tentang anggaran pendidikan (fungsi dan urusan pendidikan), satuan pendidikan, kualifikasi guru, keadaan siswa, angka partisipasi murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), angka putus sekolah dan mengulang, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hasil UN dan IIUN, akreditasi, data budaya dan bahasa daerah.

Data-data yang ditampilkan bersumber dari Kemendagri, BPS, BAN SM, BAN PAUD dan PNF dan data internal Kemendikbud. NPD, selain dibuat dalam versi cetak juga terdapat versi aplikasinya yang dapat dibuka melalui http://npd.kemdikbud.go.id.

Dalam aplikasi ini semua orang bisa mengunduh NPD versi cetak dan juga dapat melihat perbandingan profil pendidikan antar daerah baik dalam satu provinsi maupun lintas provinsi.

Dari NPD 2018 dapat terlihat data capaian dan tren pendidikan di Provinsi NTB. Untuk capaian nilai Ujian Nasional (UN), rerata nilai UN di Provinsi NTB tahun 2018 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional di semua satuan pendidikan formal dan non formal.

Peningkatan yang baik terlihat untuk data akreditasi sekolah, sekolah yang belum terakreditasi di Provinsi NTB tahun 2018 relatif menurun dibandingkan dengan tahun 2017 di semua jenjang dengan rincian SD 5,5%, SMP 15,6%, SMA 15,8%, dan SMK 38,9%. Terkait dengan siswa, pada tahun 2018 masih terdapat siswa putus sekolah dengan rincian 1.032 siswa SD, 1.320 siswa SMP, 1.236 siswa SMA, dan 1.235 siswa SMK.

Akhirnya, dengan adanya NPD akan meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus berkolaborasi untuk ikut meningkatkan kualitas pendidikan baik di tingkat kabupaten/kota, maupun Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bahkan dengan adanya NPD ini, seluruh lapisan masyarakat bisa ikut memantau anggaran dan capaian pendidikan melalui aplikasi NPD pada laman http://npd.kemdikbud.go.id.

Tidak hanya itu, PASKA juga sudah membuat laman khusus bagi mereka yang mencoba sebuah aplikasi permainan “Bagaimana Jika Kamu Menjadi Kepala Daerah?”, tepatnya bisa diakses di http;//npd.kemdikbud.go.id/simulasi.

(mn-07)