6 Raperda Prakarsa Eksekutif Disampaikan Gubernur NTB di Sidang Paripurna Dewan

MATARAM, MN–Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah sampaikan pidato pengantar enam buah raperda prakarsa eksekutif diihadapan anggota DPRD dan anggota forum koordinasi pimpinan daerah, sekretaris daerah, para staf ahli dan asisten, serta pimpinan satuan kerja perangkat daerah dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD NTB.

“Diruang sidang ini kembali kita membahas dan merumuskan berbagai hal penting yang terkait dengan salah satu tugas dan fungsi kita. Salah satunya yakni menyusun dan menetapkan regulasi peraturan daerah, yang berpedoman dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penyesuaian terhadap kebutuhan dan kondisi pembangunan NTB terkini beserta dampaknya kedepan,” kata Gubernur Zul, Selasa (14/5/2019).

Melalui kesempatan terhormat tersebut juga diucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD, yang telah memberikan kesempatan dan berkenannya untuk membahas enam buah raperda prakarsa eksekutif.

Menurut Gubermur yang akrab disapa Bang Zul tersebut enam raperda tersebut yaitu raperda tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, raperda tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, raperda tentang perubahahan atas perda nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi NTB, raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah bank perkreditan rakyat NTB menjadi perseroan terbatas bank perkreditan rakyat NTB, raperda tentang pembubaran perusahaan daerah PT Daerah Maju Bersaing (DMB), serta raperda tentang percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak.

Dihadapan peserta sidang, disampaikan juga pengantar secara umum beberapa hal substansi yang melatarbelakangi pembahasan enam raperda tersebut.

Dipaparkan Doktor Zul, terkait dengan raperda tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, dimana raperda ini dihajatkan menggantikan perda nomor 4 tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dibatalkan oleh pemerintah pusat.

“Pembatalan ini karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni tidak sesuai dengan kewenangan yang ada di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” ungkapnya.

Dijelaskan, melalui keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.34-3614 tahun 2016, perda nomor 4 tahun 2012 tersebut telah dicabut dan hingga saat ini belum ada perda penggantinya. Menteri Dalam Negeri meminta agar perda pengganti harus terbit selambat-lambatnya 2 tahun sejak keputusan tersebut. Dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, diamanatkan bahwa pemerintah daerah provinsi berwenang membuat peraturan perundang-undangan daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, perlu segera dibentuk perda pengganti tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, agar kedepan arah pengelolaan dan pengendalian pengusahaan pertambangan dan sumber daya mineral di provinsi NTB dapat dilaksanakan dengan jelas dan hasil yang optimal.

Secara geologi, provinsi NTB bersyukur memiliki potensi sumber daya mineral yang luar biasa. Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Disamping itu, juga merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan diselenggarakan oleh pemerintah.

Kebijakan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di provinsi NTB mencakup kebijakan spasial dan non spasial. Untuk kebijakan spasial telah diatur melalui perda provinsi NTB nomor 3 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi NTB 2009-2029, yang mengamanatkan bahwa rencana pengembangan kawasan budidaya antara lain mengatur kawasan peruntukan pertambangan. selanjutnya, untuk kebijakan non spasial telah diatur melalui perda provinsi NTB nomor 4 tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

“yang mana karena beberapa hal yang telah saya jelaskan tadi harus segera diganti dan disesuaikan lagi mutan-muatan substansinya agar bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” harapnya.

Sedang terkait dengan raperda tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah rancangan peraturan daerah tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disusun dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 286 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menegaskan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Selain itu, tujuan penyusunan raperda tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah selain dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jadi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, daerah diberikan sumber pendanaan (revenue assignment) sebagai salah satu fungsi pemberdayaan daerah, yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Raperda ini juga akan menggantikan peraturan daerah nomor 8 tahun 2009 tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dimana dalam implementasinya belum optimal menggali sumber-sumber pad dalam rangka membiayai pembangunan daerah.

Kemudian raperda tentang perubahahan atas perda nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi NTB, raperda ini diusulkan dalam rangka menindaklanjuti serta menyesuaikan peningkatan status/tipelogi perangkat daerah, yakni , BPSDM semula tipe b menjadi tipe a; badan kepegawaian daerah semula tipe b menjadi tipe a; serta dinas perumahan dan pemukiman semula tipe b menjadi tipe a.
selain itu, juga untuk mengakomodir badan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang tidak diatur didalam perda nomor 11 tahun 2016, serta pembentukan perangkat daerah baru, yakni : dinas pendidikan semula dinas pendidikan dan kebudayaan;dinas kebudayaan semula dinas pendidikan dan kebudayaan; dinas kehutanan semula dinas kehutanan dan lingkungan hidup; dinas lingkungan hidup semula dinas kehutanan dan lingkungan hidup.

Lalu raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah bank perkreditan rakyat NTB menjadi perseroan terbatas bank perkreditan rakyat NTB perubahan bentuk badan hukum perusahaan merupakan tuntutan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya pasal 334 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal perusahaan umum daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah, perusahaan umum daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan daerah. perubahan bentuk badan hukum bpr dapat dilakukan sesuai juga dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 20/pojk.03/2014 tentang bank perkreditan rakyat.

Dalam implementasinya peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 masih terdapat beberapa permasalahan yang sangat prinsip sehingga belum dapat dilaksanakan secara optimal, serta terbitnya peraturan menteri dalam negeri nomor 94 tahun 2017 tentang pengelolaan bank perkreditan rakyat milik pemerinah daerah.

Terdapat perubahan sebanyak tujuh pasal dari perda nomor 10 tahun 2016 tersebut, yang mengatur mengenai: pelaksanaan penggabungan PD BPR NTB kegiatan usaha PT.BPR NTB batas usia dewan komisaris batas usia direksi PT BPR NTB pembagian laba perusahaan ketentuan peralihan; dan pemberlakuan perda 10 tahun 2006 bagi PD BPR yang belum bergabung.

Kemudian raperda tentang pembubaran perusahaan daerah PT (DMB) Daerah Maju Bersaing, salah satu alasan diajukannya raperda ini adalah karena PT DMB tidak dapat memberikan kontribusi kepada daerah secara signifikan.

Jika terus ada maka kegiatan yang dilakukan oleh PT DMB akan cenderung merugi dan perlu melakukan penyesuaian manajemen, mengingat kepemilikan saham tidak terdapat kepemilikan saham mayoritas. Hal ini menyebabkan mekanisme pengambilan keputusan yang strategis menjadi sulit, sehingga pembubaran terhadap PT. DMB dilakukan dalam RUPS.

Perseroan telah selesai melaksanakan tugas khususnya, yaitu menjadi perusahaan yang menjadi wadah bersama antara provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa dalam pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara.

Pembubaran perseroan akan memberikan keleluasaan bagi perseroan untuk dapat membagi dana tunai yang dimilikinya kepada para pemegang saham secara proporsional. kapasitas perseroan adalah perusahaan investasi, sehingga perlu penyesuaian besar dalam manajemen dan karyawan perseroan.

Dalam hal ini, PT DMB telah menjual saham, yang artinya bahwa saham PT DMB ikut terjual sehingga bisnis utama sudah tidak ada lagi. Maka pemerintah provinsi NTB, kabupaten sumbawa barat dan kabupaten sumbawa sebagai pemegang saham mengharapkan agar dana penganti investasi (deviden) dapat dimanfaatkan seefektif dan semaksimal mungkin untuk pengembangan investasi di masing-masing daerah.

Karena alasan efektivitas dana deviden sebagai penganti investasi pasca penjualan saham PT DMB pada PT. MDB maka pembubaran PT DMB adalah pilihan yang rasional.

Oleh karenanya, sesuai ketentuan pasal 342 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap pembubaran suatu perusahaan daerah, diperlukan pengaturan mengenai pembubaran perusahaan daerah.

Sedangkan Raperda selanjutnya adalah Raperda tentang percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak provinsi NTB dengan luas wilayah 20.153,15 km2, memiliki jalan provinsi sepanjang 1.484,43 km, yang terdiri atas jalan provinsi di pulau lombok sepanjang 528,26 Km dan di pulau sumbawa sepanjang 956,27 Km.

Tingkat kemantapan jalan provinsi pada akhir tahun 2018 sebesar 83,65 %. masih terdapat 242,71 Km jalan yang berada dalam kondisi tidak mantap, yang terdiri atas jalan aspal rusak berat sepanjang 53 km, jalan kerikil sepanjang 28,76 km, jalan tanah sepanjang 35,92 km serta jalan yang belum bisa dilalui (belum terhubung) sepanjang 125,03 km. selain itu juga, masih terdapat 138 unit jembatan dengan total panjang 4.371 m yang berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun.

Selain kondisi rusak dan belum terbangun, permasalahan pengelolaan infrastruktur jalan provinsi di NTB adalah masih cukup tingginya laju penurunan kondisi jalan, dimana pada akhir tahun 2018, laju penurunan kondisi jalan masih berada dikisaran 5-6 % per tahun.

Hal ini berarti bahwa setiap tahun 62-75 km jalan yang berada dalam kondisi mantap akan mengalami penurunan kondisi menjadi jalan rusak (tidak mantap).

Pemerintah provinsi NTB berencana akan melanjutkan program percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak, yang sebelumnya telah dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pertama dilakukan pada tahun 2011-2013, tahap kedua pada tahun 2013-2015 dan tahap ketiga tahun 2017-2018. program percepatan tahap berikutnya akan metitikberatkan pada terwujudnya konektivitas antar wilayah, khususnya di pulau sumbawa serta mengurangi disparitas tingkat layanan jalan antara pulau sumbawa dan pulau lombok. sistem konektivitas ini diharapkan akan mendukung seluruh kegiatan ekonomi utama yaitu pariwisata, pertanian, peternakan, dan perikanan serta kegiatan lainnya yang memiliki nilai investasi tinggi.

Pada kesempatan tersebut sebelum mengakhir pidato pemgantar terhadap enam raperda prakarsa eksekutif Gubernur menyatakan bahwa jajaran eksekutif sangat terbuka untuk menerima pandangan dari seluruh fraksi berupa usul, saran, masukan dan perbaikan terhadap seluruh substansi dari keenam raperda yang di usulkan yang tidak lain adalah bentuk dari hadirnya sinergi, harmoni dan kolektifitas semua untuk membangun NTB yang semakin baik.

(hs-ntb/mn-07)