Keinginan Mundur Jadi Ketua BK, Dinilai Amin Hanya Lelucon

Muh. Amin

Mataram, MATARAMnews – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB H Muh. Amin tanggapi dingin persoalan adanya beberapa Anggota BK yang menginginkan dirinya mundur dari jabatan Ketua BK. “Itu hanya lelucon saja, saya langsung menghubungi H Machsun Ridwayni, dan tidak ada keinginan untuk melengserkan saya,” tepis Muh Amin kepada wartawan, Kamis (2/1/2012).

Dia menjelaskan, persoalan ketegasan yang diinginkan oleh beberapa Anggota BK sudah dilaksanakan. Namun, tentunya tetap menjunjung etika karena setiap pimpinan dan Anggota DPRD NTB secara kasuistis dan prinsipil tidak ada yang bersalah dalam pelanggaran tata tertib (Tatib) dewan. Kendati demikian, pihaknya berjanji diakhir masa jabatannya ini, pihaknya bersama keempat Anggota BK lainnya, akan mengeluarkan rekomendasi terkait pelanggaran tatib dan kode etik beberapa pimpinan dan Anggota DPRD NTB.

Pelanggaran tatib atau pun kode etik itu seperti jarang mengikuti sidang paripurna, rapat internal Komisi, Badan-Badan atau pun Pansus, tidak menggunakan kostum yang sudah ditentukan. Serta, tidak ikut dalam berbagai kegiatan DPRD NTB seperti hearing bersama masyarakat sebagai penyalur aspirasi. “Jadi, pelanggarannya rata-rata ringan, tidak ada yang sampai prinsipil atau kasuistis. Rekomendasi itu sebagai bentuk agar kinerja kita semakin baik,” kata Muh Amin yang juga Anggota Komisi I DPRD NTB.

Ditempat terpisah, Koordinator BK H Lalu Moh Syamsir menekankan agar BK melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tegas. Sehingga, apabila ada pelanggaran oleh beberapa pimpinan dan Anggota DPRD NTB, maka langsung ditindak melalui rekomendasi. “Kedepannya kita akan gerakkan BK agar lebih bergerak lagi,” tegasnya.

Sebelumnya, Anggota BK DPRD NTB H Machsun Ridwayni yang juga Anggota Komisi II DPRD NTB menegaskan lantaran tidak adanya ketegasan Ketua BK DPRD NTB H Muh Amin dalam menyikapi berbagai persoalan internal DPRD NTB, maka lebih baik mundur. Persoalan internal yang dinilai tidak cepat ditangani oleh Ketua BK seperti perubahan kerja DPRD NTB yang mengikuti kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) tentang lima hari kerja yang harus merubah Tatib Dewan, adanya mosi tidak percaya terhadap pimpinan, beberapa Anggota yang malas ikut rapat paripurna, rapat badan-badan, Komisi maupun fraksi serta beberapa Anggota Dewan yang ‘nakal’ lainnya. maka “Kalau tidak tegas sebagai Ketua BK, maka saya minta Ketua BK mundur saja dari jabatannya,” katanya.

Dia menjelaskan, selama ini BK selalu menyikapi persoalan internal Dewan. Namun, proses penyikapan persoalan yang ada tidak langsung ditanggapi Ketua BK sebagai pucuk pimpinan BK. Sehingga, dengan demikian akan ada rekomendasi atau tindakan lainnya terhadap dewan-dewan yang dinilai ‘nakal’. “Sekali lagi, kalau tidak tegas lebih baik mundur secara terhormat,” tegasnya. Jika sampai beberapa minggu, atau bulan kedepan Ketua BK tetap berdiam diri, tanpa ada tindakan selanjutnya, maka pihaknya mengancam akan membuat kesepakatan bersama diinternal BK melalui paripurna untuk memberhentikan Ketua BK. “Mundur secara terhormat, atau kami yang akan memundurkan. Intinya, ketegasan saja.” kata Machsun Ridwayni.