Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram H. Wildan

Mataram, MATARAMnews – Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram H. Wildan, mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam membatu Pemerintah Kota Mataram terkait rencana pelebaran Jalan Gajah Mada. Pasalnya, kendati masyarakat telah membongkar bangunan miliknya secara sukarela setelah Pemkot Mataram memberikan uang ganti rugi. Namun, kapan kegiatan pelebaran jalan yang menghubungkan pusat Kota Mataram dengan kawasan lingkar selatan mulai dikerjakan hingga kini belum jelas.

“Ini kalau tidak segera di tindak lanjuti oleh Pemprov kapan jalan ini bisa dikerjakan karena bagaimanapun Jalan Gajah Mada merupakan jalan provinsi,” tanya Wildan, saat di konfirmasi di Kantor DPRD Kota Mataram, Kamis (2/1/2012). Padahal, kata Wildan Pemerintah Kota Mataram telah menganggarkan sekitar Rp6 Milyar untuk pembebasan lahan sebagai biaya ganti rugi warga yang terkena pelebaran Jalan Gajah Mada. “Mestinya Pemprov memiliki tanggung jawab,” tegasnya.

Pelebaran Jalan Gajah Mada nantinya akan memiliki lebar sekitar 16 meter dengan total lahan yang dibebaskan sekitar 1,7 hektare. Diman, untuk tanah kosong, Pemkot Mataram membelinya dengan harga Rp 60 juta per are. Sementara untuk tanah yang sudah memiliki bangunan, dihargakan bervariasi, tergantung bangunannya. Tapi rata-rata antara Rp 70-80 juta per are.

Sebagaimana diketahui, pelebaran Jalan Gajah Mada yang berlokasi di kelurahan Jempong Baru dihajatkan untuk mengurai kemacetan mengingat jalan yang saat ini dilalui kondisinya sudah terlalu sempit untuk dilalui kendaraan bermotor seiring pesatnya pembangunan di wilayah tersebut.





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !