KPK Segel Ruang Kepala Kantor Imigrasi Mataram

Pihak Imigrasi Kelas I TPl Mataram menggelar konferensi pers, di Kantor Imigrasi di Jalan Udayana Mataram, Selasa (28/5/2019) siang.

MATARAM, MN–Kepala Sub Bagian Tata Usaha Denny Chrisdian membenarkan telah terjadi penyegelan Ruang Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPl Mataram, Rumah Dinas Kepala Kantor. Ruang Kepala Seksi Inteladakim, dan Ruang BAP oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa 28 Mei 2019 dini hari.

Saat ini Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, tengah diperiksa oleh petugas KPK bersama tim dari Polda NTB.

“Terkait mengenai materi pemeriksaan apa itu bukan kewenangan kami untuk menjawab. Itu ranah KPK, silahkan ditanyakan largsung,” ucap Denny Chrisdian dalam konferensi pers yang diadakan di Media Center Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Selasa (28/5/2019) siang.

Denny menuturkan, proses penyegelan serta pemeriksaan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TP I Mataram berlangsung pada Selasa (28/5) dini hari, saat itu petugas KPK lalu membawa Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram ke Polda NTB untuk diperiksa.

Selain kepala kantor, lanjut Denny, dimintai keterangan pula Kepala Seksi Inteldakim Yusriansyah Fazrin dan PPNS Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

“Perlu saya tegaskan, mengenai status hukum kepala kantor kepala seksi inteldakim dan PPNS, kami belum tahu. Hal itu bisa dikroscek langsung kepada penyidik baik KPK maupun dan Polda NTB,” kata Denny.

Denny menerangkan, mengenai penyebab tiga orang diperiksa hingga saat ini belum diketahui, sebab petugas langsung membawa ke Polda NTB.

“Kami belum tahu permasalanan apa yang melatarbelakangi penyegelan dan pemeriksaan tiga orang pejabat ini,” terang Denny.

Denny menegaskan, meski saat ini sedang terjadi permasalahan, pelayanan paspor dan izin tinggal orang asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram tetap berjalan normal.

“Kami pastikan pelayanan berjalan normal karena Kanwil Kemenkumham NTB telah menunjuk Pelaksana Harian Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPl Mataram yakni Bapak Rahmat Gunawan,” terang Denny.

Pihaknya berharap agar masyarakat mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam masalah ini.

“Sebelum berkekuatan hukum tetap (inkracht) harus menerapkan asas praduga tak bersalah kepada kepala kantor kami dan sejumlah pejabat yang terkait masalah ini,” pungkas Denny.

(mn-07)

Bagikan :