Kisruh FPDI Perjuangan Vs Ketua DPRD NTB

Wakil Ketua DPRD NTB, H Lalu Khalid Iskandar atau yang dikenal Mamiq Alex

Sikap FPDI Perjuangan Dinilai Tak Hargai Pimpinan Lain


Mataram, MATARAMnews – Wakil Ketua DPRD NTB, H Lalu Khalid Iskandar atau yang lebih dikenal Mamiq Alex menilai ketidakhadiran Fraksi PDI Perjuangan disetiap sidang paripurna dianggap tidak menghargai pimpinan DPRD NTB yang lain.

Padahal, persoalan yang ada yaitu FPDI Perjuangan sedang bermsalah dengan Ketua DPRD NTB, Drs H Lalu Sudjirman, bukan pimpinan dewan yang lain. “Saya sangat menyayangkan sikap FPDI Perjuangan,” kata Mamiq Alex kepada sejumlah wartawan, Rabu (8/2/2012) usai mengikuti sidang paripurna.

Menurut dia, FPDI Perjuangan mencampuradukkan antaran persoalan politis dengan kepentingan masyarakat. “Yang namanya sidang paripurna itu, muara dari kepentingan masyarakat umum. Kalau yang lain silahkan tidak hadir,” ujarnya.

Dia berharap agar FPDI Perjuangan lebih mementingkan kepentingan yang lebih besar, dari pada kepentingan yang lain. “Kita ini titipan rakyat. Jadi, kalau bisa utamakan kepentingan yang lebih besar, dan kalau ada masalah diselesaikan secara kekeluargaan,” kata Mamiq Alex.

Dia melihat, hubungan harmonis secara personal masing-masing Anggota FPDI Perjuangan dengan Ketua DPRD NTB sangat baik diluar forum non formal. Namun, diforum formal seperti sidang paripurna, justru terjadi keretakan.

“Mereka bahkan saling bercanda gurau, saling menyapa dan sebagainya. Intinya, saya minta kalau ada masalah diselesaikan secara kekeluargaan saja dengan cara musyawarah,” tandas Mamiq Alex.

Ditempat terpisah, Ketua FPDI Perjuangan DPRD NTB, H Husni Djibril menegaskan bahwa tidak ada niat FPDI Perjuangan untuk tidak menghargai pimpinan DPRD NTB gara-gara Ketua DPRD NTB H Lalu Sudjirman. “Mohon maaf pada pimpinan yang lain, bukannya kami tidak menghargai atau mengganggu internal dewan,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa DPRD NTB merupakan lembaga politik, terdapat alat-alat politik dan struktur politik. Seharusnya, dalam berbagai kebijakan yang diambil oleh Ketua DPRD NTB untuk kepentingan DPRD NTB dan masyarakat luas tentu bermuara pada kesamaan politik, yang artinya semua harus dibicarakan bersama.

“Ini kalau mengeluarkan kebijakan, sendiri-sendiri, tidak dirundingkan dengan Anggota yang lain. Disinilah letak pelanggaran yang terjadi, termasuk ada pelanggaran yang akan saya beberkan nanti diforum formal,” kata Husni Djibril yang juga Ketua Komisi II DPRD NTB.