MATARAM, MataramNews – Pemberi perintah atau yang memimpin pasukan dalam pembubaran masyarakat saat memblokir Pelabuhan Sape, Bima, NTB, harusnya bertanggungjawab. ”Komandan harus bertanggungjawab, bukannya anak buah,” Ucap ketua Ketua Advokasi tragedi Lambu, Dwi Sudarsono, Senin (2/1) siang.

{xtypo_info} Foto: Dua korban meningal dunia {/xtypo_info}

Menurutnya. jangan anak buah yang bertanggung jawab mereka hanya diberikan perintah, karena itu mereka meminta agar tragedi tersebut diproes secarah hukum. Dimana dalam tragedi pelabuhan Sape mengikibatkan dua nyawa melayang yaitu Saeful (17) dan Arif Rahman (18), dan puluhan orang luka-luka.

“Dua korban yang meninggal dunia dari hasil visum yang kami dapat dikarenakan terkena peluru tajam, sedangkan satu korban lagi belum diketahui apa penyebabnya,” terang Dwi Sudarsono pada wartawan.

Dimana berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh tim advokasi Lambu ini, pasca trjadinya tragedi berdarah pada Sabtu (24/12) lalu, menyebutkan bahwa saat itu warga yang berada dipelabuhan kurang dari seratus orang dan bahkan mereka tidak melakukan perlawanan apalagi membawa senjata tajam, sedangkan aparat kepolisian sendiri tidak benar telah melakukan pembubaran massa seperti yang telah diatur dalam Protap.

Sedangkan korban yang mengalami luka-luka dan sudah mendapatkan perawatan dikarenakan terkena peluru karet dan tajam, yang mengenai betis, telapak kaki. Untuk warga yang dijadikan tersangka dan sebelumnya ditahan kini sudah ada yang ditangguhkan penahanannya, terdiri 3 wanita dan 6 anak-anak.

Terkait dengan tragedi berdarah tersebut, tim investigasi yang melakukan investigasi selama 4 hari di tiga desa yaitu, Desa Soro, Desa Rato, Desa Sumi, banyak menemukan fakta-fakta dilapangan lainnya, terutama dugaan adanya sniper. penyiksaan dan intimidasi. Selanjutnya hasil investigasi ini akan diserahkan pada pihak-terkait diantaranya, KOMNAS HAM, Komisi Perlindungan Anak dan DPR RI.





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !