LOTIM, MataramNews – Kisruh dunia penyiaran kembali terjadi di Nusa Tenggara Barat. Berawal dari berdirinya salah satu radio komunitas di Desa Janaperia, Lombok Tengah. Radio komunitas yang konon merupakan salah satu program Kementerian Kominfo RI, dalam rangka pengembangan Kampung Media di beberapa titik wilayah yang dianggap akses informasi dan komunikasinya sangat terbatas.

Akan tetapi, kebijakan dalam pelaksanaan program ini menuai berbagai protes dari elemen insan media radio komunitas, baik dari Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah. Pasalnya, radio komunitas dengan nama Suara Rakyat ini, memiliki spesifikasi yang berbeda dengan kebanyakan radio komunitas pada umumnya.

Radio Komunitas “Suara Rakyat” menggunakan RF (power pemancar) 500 watt, tinggi tower 35 meter dengan Antenna Sirkular 4 Bay Full Dipole. Coverage area meliputi sebagian barat dan selatan kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah bagian timur dan selatan. Di samping itu juga, radio komunitas Suara Rakyat ini menggunakan frekuensi 107.7 MHz dan belum mengurus perijinan.

Dengan munculnya berbagai protes dari radio komunitas lain, khususnya radio BKL FM yang merasakan imbasnya pada frekuensi yang sama. Berbagai fihakpun mempertanyakan lambatnya respon Balmon dan KPID dalam menyikapi permasalahan tersebut.

Bertempat di sebuah lesehan di kota Mataram Kamis kemarin (19/1), saat ditanya tentang hal tersebut, Sukri Aruman Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat, menyanggah anggapan tentang lambannya KPID dalam menyikapi radio komunitas Suara Rakyat Janaperia.

Menurut Sukri Aruman yang sering disapa bang Ray, walaupun radio komunitas tersebut merupakan proyek dari menteri dan kementerian Kominfo, KPID tidak takut. Ditambahkan Ray Aruman, bila hal tersebut terbukti merupakan suatu pelanggaran, maka KPID siap menggugat menteri dan mengharapkan radio komunitas yang lain dapat bersabar.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Jaringan Radio Komunitas Nusa Tenggara Barat (JRK NTB) Drs. Rasidi di kediamannya. Menurutnya, sangat ironi dan disayangkan bila KPID dan Balmon lalai dan lambat menyikapi permasalah tersebut. Walaupun itu merupakan program pemerintah, bila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, KPID dan balmon harus bersikap tegas tanpa pandang bulu, ungkap Drs. Rasidi.     





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !