- advertisement -

MATARAM, MataramNews – Jelang rapat pimpinan (Rapim) seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tanggal 30 Januari mendatang belasan proyek dibidang infrakstruktur, perhubungan, dan pertambangan akan menjadi sorotan utama evaluasi capaian kinerja 45 SKPD diawal tahun 2012.

Beberapa proyek itu, diantaranya pembangunan PLTU Jeranjang di Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Bendungan Pandan Dure di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Terminal Haji di Bandara Internasional Lombok (BIL) termasuk pembebasan tanah untuk pembangunan bahu jalan By Pass menuju BIL, pengerjaan jalan provinsi dan nasional yang ada di Pulau Sumbawa.

Kemudian, pembebasan tanah untuk perluasan Bandar Udara Sultan Salahuddin Bima, Pelabuhan Carik di Kabupaten Lombok Utara (KLU), pengerjaan dermaga Pelabuhan Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat, RSUP NTB, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Termasuk, pencapaian program unggulan, seperti Visit Lombok Sumbawa dan Pijar.
          
“Ini sebagai persiapan jelang Rapim terakhir agar  masyarakat juga tahu dan paham sejauh mana target realiasasi semua proyek tersebut,” kata Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda, Pemprov NTB, Ir. Abdul Haris, Jumat (19/1) seusai rapat bersama wakil Gubernur NTB, Ir. Badrul Munir, MM terkait persiapan Rapim evaluasi kinerja terhadap sejumlah proyek infrakstruktur, perhubungan, dan pertambangan di NTB.

Abdul Haris, mencontohkan proyek pembangunan PLTU Jeranjang yang hingga kini masih belum bisa di operasikan penggunaannya walaupun secara fisik proses pengerjaannya sudah selesai di kerjakan, namun belum bisa beroperasi karena terkendala mesin dan direncanakan Pebruari sudah bisa beroperasi. Begitu juga dengan halnya rencana operasional RSUP NTB, namun lagi-lagi tidak jadi terlaksana dengan berbagai alasan kendati pelaksanaan proyek baru akan selesai akhir 2012. “Memang kendati tidak mudah untuk dilakukan namun kualitas dan penyelasaian harus tetap lebih baik,”terangnya.

Haris mengakui, secara serapan realisasi fisik maupun keuangan di masing-masing SKPD meningkat. Kalau, di tahun 2010 lalu hanya 88 persen, maka di tahun 2011 naik 93,91 persen, seperti dinas Pekerjaan Umum (PU)  NTB yang realisasi keuangannya mencapai 96,64 persen dan realisasi fisik 99,69 persen.
         
Lebih lanjut, dalam rapat yang dilakukan di ruang Wakil Gubernur itu, Haris mengatakan Wakil Gubernur menekankan nantinya Rapim itu harus memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat sehingga pada saat rapat data-data lebih padu dan singkro. “Kalau ada masalah akan dirapatkan agar segera diselesaikan dalam rangka koordinasi penyelesaian proyek,”tandasnya.