Minimnya Infrastruktur Perkantoran, KLU Perlu Regulasi Penataan Bangunan

(TANJUNG), MATARAMnews – Infrastruktur bangunan perkantoran merupakan kebutuhan utama bagi daerah yang baru berdiri di Indonesia termasuk Kabupaten Lombok Utara. Guna mendukung proses pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mengupayakan secara kontinyu ketersediaan gedung kantor untuk semua instansi yang ada.

Karena semua instansi pemerintahan daerah memerlukan kantor untuk menunjang aspek pemerintahan agar berjalan dengan baik. Sehingga, ketersediaan gedung perkantoran dalam jumlah yang cukup memiliki peranan strategis bagi kelangsungan pembangunan daerah.
            
Oleh karena itu, kegiatan inventarisasi serta identifikasi bangunan yang ada menjadi sesuatu yang penting dilakukan guna menciptakan tertib pembangunan dan keselamatan bangunan umum, serta menjaga manfaat bangunan, baik terhadap kerusakan sebelum waktunya maupun terhadap bahaya gempa dan kebakaran.

Inventarisasi dan identifikasi bangunan adalah dua kegiatan yang sulit dipisahkan dalam penataan bangunan karena kegiatan itu merujuk pada peraturan bangunan, pedoman pembangunan dan standardisasi pembangunan, lebih-lebih untuk kawasan khusus seperti daerah destinasi wisata, ibu kota, dan lain-lain. Sedangkan kegiatan penataan bangunan meliputi kegiatan identifikasi, penyusunan perencanaan penataan bangunan, penyu¬sunan detail rencana, dan pengelolaan proyek-proyek perintisan berupa penyuluhan dan pembuatan bangunan percontohan tahan gempa dan tahan banjir.
 
Kemudian, upaya pembangunan perkantoran dengan kualitas memadai perlu terus diupayakan untuk menyediakan kantor pemerintahan dalam jumlah yang cukup dengan memperhatikan kondisi wilayah dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, laju perkembangan birokrasi, serta aspek tata ruang.

Apalagi, jika dihubungkan dengan upaya pengentasan kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka kebijakan pembangunan fisik kantor terutama gedung-gedung sekolah merupakan bagian penting yang harus ditingkatkan dari tahun ke tahun, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Sebab, adanya fisik perkantoran yang layak akan dapat menunjang berjalan lancarnya proses pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang maju dan beradab.

Namun, ironis, sejauh ini pemerintah Lombok Utara belum memiliki standarisasi pembangunan dan regulasi khusus yang mengatur penataan bangunan fisik perkantoran. Sehingga, banyak bangunan yang telah dibangun tak sesuai dengan master plan tata ruang wilayah, terlebih lagi bagi bangunan yang didirikan sebelum bumi Tioq Tata Tunaq mekar.

Bukti belum adanya pedoman, standarisasi, dan regulasi penataan bangunan diperlihatkan oleh adanya bangunan layak pakai yang tak difungsikan di Lombok Utara, padahal masih banyak instansi pemerintahan terutama sekolah belum mempunyai gedung yanglayak, bahkan ada pula lembaga pendidikan yang tidak mempunyai gedung sama sekali misalnya lembaga pendidikan non formal seperti PAUD dan TK.

Contoh kasus di San Baro Desa Bentek misalnya, ada bangunan yang hingga kini belum berfungsi sama sekali padahal di wilayah setempat terdapat lembaga pendidikan anak usia dini yang belum memiliki gedung sebagai tempat pembelajaran.

Sebetulnya, bila dilihat dari fisiknya bangunan itu masih bisa dipergunakan sebagai tempat belajar murid PAUD setempat. Tapi karena sulitnya pengurusan ijin alih fungsi sehingga sampai saat ini gedung tersebut hanya menjadi bangunan yang sia-sia belaka.