Dugaan Korupsi Yang Dilaporkan SOMASI, Pihak Pemkot Mataram Siap Berikan Keterangan

(MATARAM), MATARAMnews – Pihak Kota Mataram siap untuk memberikan keterengan pada  kepolisian terkait dengan dugaan korupsi yang telah dilaporkan oleh  Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) NTB, pada Polres Mataram.

“Saya siap untuk memberikan keterangan jika dipanggil oleh polisi,” Ucap Sekda Kota Mataram,H Makmur Said, ketika ditemui diruangannya, Rabu (15/2) pagi. Menurutnya,Ia akan kooperatif dan menjelaskan semuanya pada pihak kepolisian agar bisa jelas.

Sementara itu terkait adanya tudingan  bahwa pihak pemerintah Kota Mataram  tidak menindaklanjuti dan memperbaiki serta mengembalikan uang ke-kas daerah, Makmur Said menepis, dimana hal tersebut sudah dilakukan.

Seperti yang telah diberikan, bahwa pihak SOMASI NTB telah membuat laporan ke Polres Mataram terkait dugaan telah terjadinya  penyimpangan penggunaan sejumlah dana APBD 2010 di Kota Mataram.

Seperti yang dijelaskan oleh, Wakil Koordinator Pemantau Somasi, Endriandi Djamal, bahwa hasil pemantauan yang telah mereka lakukan pada APBD 2010 Kota Mataram, Somasi menemukan ada 14 dugaan penyimpangan. Dengan nilai penyimpangan termasuk merugikan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 17,79 milyar.

“Sebagian diantara kasus-kasus ini diduga belum ditinjaklanjuti pemda Kota Mataram yang seharusnya dilakukan perbaikan dan pengembalian uang daerah ke Kas daerah,” Ucapnya ditemui di Polres Mataram. Ditambahkan Endradi, dari 14 dugaan peyimpangan tersebut kemudian dibagi menjadi 5 jenis penyimpangan.

Pertama, dugaan korupsi pada belanja bantuan sosial sebanyak 5 kasus senilai, Rp 6,87 milyar. Kedua penyimpangan prosedur belanja hibah sebanyak dua kasus dengan nilai penyimpangan sebesar Rp 7, 41 milyar. Ketiga dugaan penyimpangan pada pos belanja barang dan jasa sebanyak 4 kasus dengan nilai penyimpangan sebesar Rp 3,30 milyar dan yang keempat dugaan penyimpangan pada belanja perjalanan dinas sebanyak dua kasus dengan kerugian keuangan daerah Rp 193,99 juta serta yang terakhir dugaan penyimpangan pada belanja bantuan kepada partai politik sebanyak satu kasus, nilai penyimpangannya Rp 149 juta.