PT Angkasa Pura Jangan Coba Duduki Eks Bandara Selaparang

Eks Bandara Selaparang

(MATARAM) MATARAMnews – Sejumlah yang mengatas namakan dirinya sebagai warga masyarakat di Kota Mataram meminta dengan tegas kepada PT. Angkasa Pura I, agar segara mengembalikan aset eks bandara selaparang ke Kementerian Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Menhubkominfo).

Hal ini diungkapkan Ketua Lembaga Demokrasi Indonesia Baru (LDIB) NTB, Lalu Martadinata dalam jumpa persnya kemarin (14/2) di Delicio Mataram Mall. Dia menyatakan, apa yang akan dilakukan PT. Angkasa Pura ini kepada Kota Mataram merupakan  sebuah pengkhiatan besar.

Ketika bandara selaparang masih beroperasi dulu, berapa keuntungan yang dikeruknya dari lahan kota ini. Tapi setelah pindah ke Bandara Internasional Lombok (BIL), PT. AP malah tidak melirik lagi untuk membicarakan aset itu dengan Pemkot sebagai pemilik wilayah.

Buruknya lagi, PT. AP I berencana akan menduduki kembali bandara selaparang. Surat yang dilayangkan Direktur PT. AP I ke Pemerintah Provinsi NTB dengan maksud agar diizinkan beroperasi kembali di bandara selaparang.  

Menurutnya, merupakan janji- janji yang tidak mungkin direalisasikan.Sikap ini dinilai sebagai sebuah ketamakan, Karena kondisi BIL sendiri untuk saat ini belum normal dan belum bisa dikatakan bandara tingkat internasional. ‘’Janji ini sama artinya membohongi masyarakat, sementara yang satu ini saja masih tidak bisa diurus,’’ katanya kepada wartawan, kemarin.

Diungkapkannya, apa yang dilakukan PT. AP I, sangat keterlaluan. Menurutnya, janji ini sama artinya dengan penghinaan yang tidak bisa ditoleril lagi. Janji ini akan memakan masyarakat Kota Mataram khususnya, karena setelah eks bandara selaparang ditinggalkan. Banyak warga kota Mataram yang kehilangan mata pencaharian.

Dan jika ini diumumkan kembali, maka akan banyak masyarakat yang berharap. Sementara contoh nyata yang dilakukan PT. AP I adalah tidak bisa mengurus BIL saat ini. Tidak hanya pelayanan yang dikeluhkan masyarakat, juga bangunannya yang belum ditempati sudah rusak. “Ini artinya PT. AP I ini telah menggunai kita. BIL adalah kebanggan masyarakat NTB pada umumnya, tapi bangunanya banyak diselewengkan,’’ ujarnya.

Hal yang tidak diinginkan masyarakat adalah, jangan sampai eks bandara selaparang digunakan sebagai tempat maksiat. Sehingga nasibnya akan menjejaki eks pelabuahn Apenan yang dulu terkenal sampai internasional. Tapi setelah dipindah, kini eks pelabuhan itu hanya tinggal nama.

Rencana pemerintah daerah ingin menjadikannya daerah pariwisata pun sangat susah. Karena ketidak jelasan aset dan tata ruang yang bagi peruntukannya. Apalagi eks bandara selaparang yang saat ini masih digantung sifatnya, tentunya akan mengalami kesulitan untuk dijadikan tempat oleh pemkot.

“Tapi disinilah kita harus berbangga pada pemkot, upaya untuk menjadi eks pelabuhan Ampenan dan eks bandara selaparang sebagai ikon daerah tetap ada, meski beberapa kali gagal.’’ Ucapnya.
 
Ditimpali Ketua KNPI NTB, Ir H.L. Winengan MM. Mengatakan, apa yang dilakukan PT. AP I itu sungguh sangat tidak wajar. Direktur PT. AP I semestinya bersurat juga ke Pemkot Mataram untuk berkoordinasi, karena sesuai aturan tata ruang wilayah ini telah masuk dalam wilayah pemkot. Bukan malah bersurat ke provinsi sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada eks bandara selaparang. Sementara untuk perizinan dan tata ruang akan masuk dalam pemkot Mataram. ‘’Untuk itu harus ada koordinasi, paling tidak antara pemprov dan pemkot,’’ pintanya.

Ditegaskan Winengan, pihaknya meminta agar PT. AP I segera mengembalikan aset tersebut kepada Menhubkominfo. Dengan demikian, pusat akan kembali menyerahkannya ke provinsi dan provinsi ke pemkot. Karena pada awal pembentukan bandara selaparang  dulunya adalah hasil kerjasama dengan pihak Menhubkominfo.

Untuk itu, agar pemprov dan pemkot segara mendapatkan kejelasan, sebaiknya mendesak terus PT. AP I untuk segara mengembalikan aset tersebut. “Atau kalau perlu, masyarakat yang akan mendesaknya,” ujarnya.

Selain itu pihaknya memberikan Deadline 10 hari sejak pernyataan ini disampaiakan jika pihak AP tidak merespon maka sejumlah elemen dari Kota Mataram akan diturunkan untuk menduduki lahan Eks Bandara Selaparang tersebut.

Disisi lain,Sekretaris Bapeda Kota Mataram L. Martawang membenarkan bahwa pihaknya telah menerima copy surat PT. AP dari pemprov NTB yang ditujukan kepada pemerintah Provinsi, sebagai mana yang dipaparkan. Surat itu menurut Martawang hanya merupakan akal-akalan saja sebab surat itu sendiri tidak memiliki tembusan.

Namun demikian, kata martawang apapun yang akan dilakukan PT. AP untuk mengoprasikan kembali Eks Bandara Selaparang untuk kebutuhan Maintenent atau apapun tidak serta merta akan dapat beroprasi begitu saja sebab Areal/lahan tersebut berlokasi diwilayah kota Mataram dan segala sesuatunya mesti dikoordiinasikan dengan Pemerintah Kota Mataram katanya.

Bagikan :