(KLU), MATARAMnews – Puluhan kader dan simpatisan partai Hanura Kabupaten Lombok Utara, segel Sekretariat DPC Partai Haura KLU, Kamis 17/2 kemarin. Aksi penyegelan ini merupakan bentuk ketidak percayaan mereka terhadap pengurus DPC yang tidak memiliki loyalitas dan tanggung jawab kepada kader dan simpatisan partai.

Mereka melampiaskan kekecewaan dengan menyegel sekretariat karena pengurus DPC tidak mampu mengelola organisasi. Hal ini disampaikan ketua PAC Gangga,Sahdan didepan segenap simpatisan dan pihak keamanan yang terdiri dari Kepolisian sektor Gangga dan Pol PP KLU, serta sejumlah wartawan yang turut meliput aksi tersebut.

Lebih lanjut di sebutkan oleh Sahdan, sebenarnya kami juga tidak ingin hal tersebut terjadi. Namun karena sudah kami sampaikan baik-baik melalui surat resmi, komunikasi dan bahkan mendatangi rumah ketua (Husnaen-Red) untuk menyampaikan berbagai persoalan internal di tubuh organisasi, namun ketua tidak tanggap dan bahkan menghindar.

Salah satu persoalan adalah terkait dengan pelanggaran AD/ART Partai oleh kader, Sewa Sekretariat termasuk belanja mebel yang belum di bayar. Ini kan sangat memalukan karena pemilik rumah dan mebel beberapa kali menagih saya, kata Sahdan.

Wakil Ketua DPC, Drs Singrajip membenarkan pernyataan Sahdan dkk. Ia menambahkan bahwa sering kali kader Hanura datang kerumahnya, dan bukan saja mengadu tentang persoalan kader yang melanggar atau mebel yang belum di bayar. Melainkan soal kejelasan pelanggaran yang menjadi bahan konsumsi publik. “Saya khawatir, kata Sinrajip, kalau hal-hal tersebut tidak segera di sikapi, maka akaan terjadi polemik yang berkepanjangan”.

Segel Sekretariat ini merupakan bukti riil dan nyata, terangnya seraya mengamankan masa agar tidak anargis. Bagaimana pula dampak dari pelanggaran tersebut terhadaap pengembangan partai, tegasnya. Kejadian penyegelan berlangsung dua jam setelah aparat kepolisan dan selain itu juga kekesalan tidak pernah adanya transpransi keuangan, “jujur masalah keuangan seharusnya menjadi keterbukaan bagi semua pengurus agar tidak memunculkan asumsi yang lain- lain”.

Dana partai yang seharusnya dikeluarkan oleh setiap kader yang duduk di Dewan Perwakilan rakyat (DPR) sampai saat ini pula tidak pernah tersetorkan. Bantuan parpol dari pemerintah daerah sebesar 30 juta disamping dana pembinaan partai politik dari pemda yang sudah habis entah dikemanakan, padahal itu menjadi tanggung jawab ketua pimpinan partai.

Pindahnya ketua DPC partai Hanura dari fraksi rakyat madani ke praksi Golkar menjadi bagian dari kesalahan mekanisme organisasi. Kader dan simpatisan mengancam untuk datangkan masa yang lebih besar dalam waktu dekat apabila tidak ada kejelasan. Husnaen harus hengkang dari jabatannya selaku ketua. DPC hanura Kabupaten Lombok Utara, kata sejumlah kader dan simpatisan partai Hanura.