MATARAM – Empat pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur NTB yang akan bersaing dalam pilkada serentak 27 Juni 2018 mendatang, komitmen untuk menolak politik uang dan politisasi sara.

Paslon yang hadir dengan tegas menyatakan penolakan dan melawan politik uang dan politisasi sara saat membacakan ikrar deklarasi dihadapan para peserta apel yang berasal dari kalangan Bawaslu, Panwaslu hingga Panwascam dan PPL, di Kantor Bawaslu NTB di Mataram, Rabu (14/2/2018).

Apel dan deklarasi tersebut dipimpin oleh Ketua Bawaslu NTB M Khualid yang dalam amanatnya menyatakan bahwa politik uang merupakan kejahatan dalam pemilu dan begitu juga dengan politisasi sara.

“Karena itulah maka kejahatan dalam pemilu harus kita tolak dan harus kita lawan,” ucap Khualid dengan tegas.

Menurutnya bahwa pemilu menjadi solusi bukan menjadi masalah, karena itu pemilu itu dijaga secara bersama sama. “Panwaslu harus menjadi pelopor menjaga integritas dalam pengawasan,” ujarnya.

Khuailid juga berharap kepada semua pihak untuk bersama-sama ikut menolak dan melawan politk uang dan politisasi sara. “Kami berharap kepada semuanya menolak dan melawan politik uang dan politisasi sara demi pemilukada yang bersih dan kondusif maka karena itu kita menjadi pelopor,” ingatnya kepada para peserta apel.

Bahkan dengan tegas diminta kepada pengawas pemilu untuk stardar integritas harus lebih tinggi dari penyelenggara dan yang lainnya dan jangan sampai ternodai. “Kalau itu tergadaikan maka itu kita tidak memiliki jati diri,” pungkasnya.

Sementara itu pada kesempatan tersebut calon wakil gubernur dari pasangan nomor empat (4) Lalu Gde Sakti mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung aksi menolak dan melawan politik uang dan politisasi sara. “Itu memang harus demi mengahasilkan pemilukada yang berkualitas,” ucapnya dengan singkat.

Pada kesempatan tersebut dari empat pasangan calon hanya dihadiri oleh tiga pasangan calon saja yaitu pasangan calon Zul-Rohmi, calon wakil gubernur Mori Hanafi dan calon wakil gubernur Lalu Gde Sakti.

Dimana pada kesempatan tersebut selain membacakan ikrar mereka juga menandatangani piagam tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara yang juga diikuti oleh para peserta apel.

(mn-07)