LOTENG – Silang sengketa pantai Nambung, antara Pemkab Lobar dan Pemkab Loteng terus bergulir. Masing masing ngotot mempertahankan wilayah tersebut.

Belum lama ini Pemkab Lombok Barat (Lobar) menyatakan diri sah pantai Nambung milik Lobar sesuai dengan surat keputusan Mendagri RI. Begitu juga sebaliknya dengan Pemkab Lombok Tengah (Loteng), ngotot mempertahankan wilayah pantai Nambung milik Loteng sesuai dengan Undang Undang Nomor 64 Tahun 1958.

Baca : Pantai Nambung, Akhirnya Sah Milik Lombok Barat
Baca : Ternyata, Loteng Belum Akui Sah Pantai Nambung Milik Lobar

Bupati Loteng H Muh Suhaili, dihadapan awak media pada Senin 31 Oktober 2017, menyatakan dengan tegas bahwa pantai Nambung bagi Pemkab Loteng adalah harga mati. Bahkan menurut Bupati Suhaili, Pemkab Loteng akan melayangkan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Pada perinsipnya Pemkab Loteng tidak akan mengambil wilayah orang. Dan sebaliknya kami tidak akan melepaskan wilayah biar pun nol persen,” tegas Suhaili.

Suhaili juga menegaskan persoalan tapal batas sudah jelas aturannya. Menurutnya Pemerintah Provinsi NTB harus adil dalam mengambil keputusan.

“Kalau bangunan yang sudah dibangun jadi persoalannya, Pemkab Loteng siap membayar bangunan yang sudah dibangun,” ujar Bupati Suhaili seraya menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada putusan resmi dari Mendagri yang diterima.

(mn-08/r3)