Panwaslu Mataram Ajak Kaling Melakukan Pengawasan Partisipatif

MATARAM – Kepala Lingkungan (Kaling) diajak untuk ikut serta melakukan pengawasan partisipatif dalan pelaksanaan pesta demokrasi mulai dari Pilkada, Pileg maupun Pilpres mendatang, dilatarbelakangi kurangnya personil pengawas yang dimiliki oleh panitia pengawas pemilu.

Komisioner Panwaslu Kota Mataram, Hasan Basri, menjelaskan perlunya pengawasan partisipatif tersebut karena struktur Panwaslu dari segi jumlah sangat terbatas.

“Dari segi jumlah kami sangat terbatas di tingkat Panwaslu. Kita ada tiga orang ditambah dengan 30 orang Panwascam serta 50 orang ditingkat Kelurahan dan petugas pengawas ditingkat TPS,” kata hasan dalam sosialisasi pengawas pemilu partisipatif yang diikuti oleh perwakilan Kaling pada Senin (6/11/2017).

Menurut Hasan, sangat yakin kepada Kaling untuk ikut serta dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada, Pileg dan Pilpres mendatang, dengan ikut serta dalam pengawasan.

Lalu, kata Hasan, kenapa Kaling diajak untuk terlibat dalam pengawas pemilu partisipatif itu karena dinilai para kaling dekat dengan masyarakat dan juga mengatahui bagaimana kawasannya.

Pada kesempatan tersebut juga para Kaling diharapkan untuk memantau atau melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran saat pemilihan. Bahkan peran para Kaling, sebelum proses pemilihan juga diharapkan agar ikut serta melakukan sosialisasi atarun-aturan terkait pemilu kepada wargan di masing masing lingkungan.

Dalam pengawasan, Panwaslu melakukan pencegahan dan penindakan karena itulah terus dilakukan sosialisasi yang melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk diantaranya dengan kepala lingkungan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran.

Sementara itu, Komisioner Panwaslu Dewi Asmawardhani SH MH, mengatakan bahwa diperlukannya kesadaran masyarakar untuk ikut serta melakukan atau mengawasi pemilu.

Pengawasan partisipatif bertujuan menjadikan pemilu yang berintegritas, mencegah terjadinya konflik, mendorong tingginya partisifasi publik serta meningkatkan kualitas demokrasi.

Dihadapan perwakilan Kaling, wanita berjilbab tersebut mengatakan bahwa Panwaslu melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan, karena itu terkait hal tersebut pihaknya siap untuk menerima laporan dari masyarakat jika menemukan atau terjadinya dugaan pelanggaran dan akan segera ditindaklanjuti secepatnya karena adanya sentra gakkumdu.

“Dalam menangani laporan di Panwaslu Kota Mataram itu ada sentra gakkumdunya yang terdiri dari tiga unsur yaitu Pamwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Begitu ada laporan dugaan pelanggaran masuk maka ketiga komponen itu harus memproses dalam waktu 1×24 jam,” ujarnya.

Dimana laporan tersebut nantinya akan ditelaah dan dikaji terlebih dahulu apakah itu masuk dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran administrasi atau apakah pelaggaran pidana. Namun diingatkan pula bahwa dalam membuat laporan harus disertai dan dilengkapi dengan bukti bukti dan saksi saksi agar laporan yang dibuat bisa diproses lebih lanjut apakah akan masuk dalam pelanggaran pidana atau kode etik atau administrasi.

Acara sosialisasi yang digelar di salah satu hotel di Kota Matatam yang diikuti oleh sebanyak 35 orang perwakilan Kepala Lingkungan se Kota Mataram tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Panwaslu Kota Mataram Drs Ruslan dan dihadiri oleh Koordinator Sekretariat Panwaslu Kota Matatam Baiq Baktiyanti SH MH.

(mn-07/r3)

Bagikan :