Tim Pansus RUU Pertembakauan Pilih NTB Sebagai Prioritas

MATARAM – Panitia khusus Rancangan Undang Undang (Pansus RUU) Pertembakauan pilih Provinsi NTB sebagai prioritas untuk mendapatkan masukan. Pasalnya dianggap memiliki potensi yang sangat besar terkait perkembangan tembakau di Indonesia karena di NTB khususnya pulau Lombok dapat menghasilkan varian terbaik jenis virginia.

Tim Pansus RUU Pertembakauan DPR RI, memandang perlu hal tersebut untuk mendapatkan masukan dari semua stakeholder, mulai dari pihak petani, masyarakat, perusahaan bahkan dari pihak pemerintah daerah sendiri, dalam rangka melahirkan UU Pertembakaun yang sudah sejak lama ditunggu-tunggu kehadirannya ditengah masyarakat.

Pada kesempatan tersebut Tim Pansus RUU Pertembakaun yang diketuai oleh anggota legislatif dari dapil NTB, H Wilgo Zaenar menggelar pertemuan dengan berbagai pihak terkait.

Wilgo Zaenar menyebutkan bahwa NTB dipilih dari tiga provinsi yang menjadi prioritas untuk mendapat masukan terkait dengan RUU Pertembakaun selain provinsi Jawa Timur dan Jawa Timur.

“NTB dipilih karena miliki potensi yang sangat besar bahkan masa depan tembakau Indonesia ada di NTB jenis verginia,” ucapnya ketika ditemui diruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis 13 Juli 2017.

Menurutnya bahwa RUU Pertembakauan sebetulnya sejak 2016 sudah diproses di badan legislasi namun harus dipahami RUU ini relatif agak sensitif, ada pro kontra dan terjadi tarik menariknya besar. Karena itulah lanjutnya, maka sebagai bentuk hadirnya negara diperlukan adanya RUU yang nanti dapat memberikan kepastian pada masyarakat.

“Maka setelah 10-11 tahun ini dipandang perlu bahwa RUU ini harus hadir sebagai hadirnya negara, kalau tidak kita parsial saja UU lintas sektoral dan tidak ada yang mengintegrasikannya. Point hari ini, kita dapat masukan dari unsur petani, perusahaan, dan pihak pemerintah daerah, perdagangan, ekonomi,” ujarnya.

Sementara itu ketika ditanya terkait dengan adanya salah satu point didalam RUU Pertambangan yaitu terkait dengan kenaikkan DBHCHT menjadi 20 persen dari yang sebelumnya 2 persen. Wilgo menjelaskan bahwa bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan kontribusi lokasi untuk kesehatan cukup signifikan, ini point agar undang ini berimbang, disatu sisi tersebut pertembakauan berkembang dan juga efeknya dalam jangka panjang harus dipikirkan juga.

Saat ini, lanjut Wilgo, pada tahun 2017 penerimaan negara dari DBHCHT ditarget Rp 150 Triliun, dimana nantinya dana yang dikembalikan meningkat ke 20 persen dari sebelumnya sebanyak 2 persen.

Ditegaskan juga oleh Gubernur NTB Dr TGH M Zainul Majdi, bahwa urusan pertembakauan di NTB sangat penting karena penanaman tembakau pada saatnya di sentra tembakau sudah menjadi kebutuhan.

Bahkan Gubernur juga menyebutkan tembakau di NTB memperkokoh hubungan sosial selain juga menjadi komoditas yang menyumbangkan sumber daya pembangunan ditingkat masyarakat bahkan juga menciptakan lapangan pekerjaan.

“Kami berharap dimana posisi kami di NTB, tembakau ini harus dilindungi karena tidak banyak komoditas di Indonesia yang kompotitif jadi karena itu harus kita jaga,” imbuhnya.

Diharapkan juga kepentingan para petani menjadi dasar dalam perumusan RUU pertembakauan, dimana dengan lahirnya UU pertembakaun tidak menyulitkan petani tembakau.

(mn-07/r3)