Pembangunan PPL Didukung Penuh Tokoh Masyarakat Puyung

MATARAM – Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Muh. Amin, menerima kunjungan lima puluh orang dari berbagai elemen masyarakat Desa Puyung, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu 26 Juli 2017.

Kedatangan para tokoh masyarakat yang dipimpin Kepala Desa Puyung, Lalu Edith RW bersama Ketua BPD dan para Kadus serta didampingi Staf Ahli Bupati Loteng, Murdi, dimaksudkan untuk menyampaikan pernyataan sikap yang mendukung penuh pembangunan gedung Politeknik Pariwisata Lombok (PPL), di Puyung Lombok Tengah.

Saat itu Wagub mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh yang telah diberikan. Sebab pembangunan Politeknik Pariwisata Lombok (PPL) di NTB, menjadi salah satu pendorong kemajuan pariwisata NTB di masa yang akan datang.

“PPL ini sangat diidam-idamkan dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat , sebagai salah satu upaya menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata yang handal dan profesional,” ujarnya. Dengan demikian, SDM kita termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar area pembangunan, dapat merasakan manfaat dari kemajuan pariwisata tersebut. “SDM kita akan menjadi pelaku utama , tidak sekedar pelengkap atau penonton,” paparnya.

Dijelaskan pula bahwa industri pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan lapangan kerja yang nantinya berujung pada penurunan angka kemiskinan. Industri pariwisata NTB tahun 2017 meningkat sebesar 21,49%. “Persentase ini dipengaruhi oleh banyak hal, seperti tingkat kunjungan wisatawan dan pembangunan infrastruktur di seluruh destinasi wisata,” ujar orang nomor dua di NTB ini.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terus berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada, terutama persoalan lahan. “Lahan yang menjadi sengketa dengan masyarakat ini sesungguhnya adalah milik Pemerintah Prov. NTB dan akan dikelola untuk kepentingan masyarakat,” ucap Wagub.

Menyikapi tuntutan segelintir dari warga masyarakat yang mengklaim tanah pemerintah Provinsi NTB dilokasi tersebut sebagai miliknya, ditegaskan oleh Wagub, penyelesaiannya terlebih dahulu akan diupayakan dengan pendekatan persuasif dan pemahaman edukasi agar tidak terjadi gesekan yang mengganggu proses pembangunan gedung STP.

“Saya juga minta kepada Polisi dan TNI untuk mengutamakan cara-cara persuasif terlebih dahulu,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Staf ahli Pemerintahan Pemkab. Loteng, Murdi menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terkait pembangunan gedung Politeknik Pariwisata Lombok di Puyung.

“Kami bersatu dengan masyarakat Puyung mendukung penuh rencana pemerintah Provinsi NTB untuk membangun politeknik pariwisata Lombok sebagai upaya memajukan kualitas SDM di Provinsi NTB,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda. Prov. NTB H. Ruslan Abdul Gani,SH.MH menyampaikan gugatan terhadap lahan di lokasi pembangunan STP telah dimenangkan oleh Pemerintah Provinsi NTB pada 14 Juli lalu.

“Jadi masalah lahan di lokasi pembangunan PPL sudah clean and clear dan siap untuk dilaksanakan proses pembangunan,” ujarnya.

Rencananya peletakan batu pertama pembangunan gedung PPL akan dilaksanakan pada bulan September 2017. “Anggaran pembangunan gedung Politeknik Pariwisata sudah ada, untuk tahap pertama tahun 2017 ini akan cair Rp. 120 miliar dan di tahun 2018 akan cair Rp. 160 miliar,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Politeknik Pariwisata Lombok Dr. Hamsu Hanafi, MM mengatakan tingginya minat siswa yang ingin melanjutkan pendidikan di Politeknik Pariwisata Lombok.

“Tahun 2017 ini jumlah mahasiswa sekitar 400 orang naik 300% dibandingkan tahun lalu yang sekitar 118 orang,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk membangun Politeknik Pariwisata adalah minimal Rp. 1,2 triliun. Dana yang besar ini dibutuhkan karena STP adalah sekolah vokasi yang membutuhkan tempat praktek, seperti hotel.

(mn-07/r3)