Gerindra NTB : Sampai Hari Ini, DPP Gerindra Tidak Pernah Keluarkan Rekomendasi

LOMBOK – Pasca seremonial penyerahan surat rekomendasi DPP Partai Gerindra kepada Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh, pada Senin kemarin, untuk diusung sebagai calon gubernur (cagub) NTB pada Pilkada 2018 mendatang, banyak pihak mempertanyakan kebenarannya. Pasalnya, tanpa dihdairi para petinggi Gerindra NTB dan anggota dewan Gerindra di DPRD NTB.

Sekretaris DPD Gerindra NTB Syarifuddin membantah DPP Gerindra memberikan restu kepada Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh untuk diusung sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada NTB 2018.

“Sampai hari ini, DPP Gerindra tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi mengusung gubernur atau bupati/wali kota pada Pilkada 2018, apalagi untuk mengusung H Ahyar Abduh sebagai bakal calon Gubernur NTB,” kata Syarifuddin seperti yang dirilis antarantb.com, Senin sore.

Ia menegaskan, sesuai aturan dan mekanisme, setiap bakal calon harus melalui pendaftaran. Sedangkan Partai Gerindra sendiri baru membuka pendaftaran bakal calon gubernur dan bupati/wali kota pada bulan Mei 2017.

“Proses pendaftaran ini dilakukan secara terbuka. Sehingga, siapa saja boleh ikut mendaftar,” tegasnya.

Karena itu, deklarasi yang dilakukan H Ahyar Abduh hari ini (Senin,red) dan membawa nama Gerindra bukan bagian dari acara DPD dan DPP Gerindra.

Baca juga : Partai Gerindra Putuskan Ahyar Abduh Cagub NTB

Baca juga : Penyerahan Rekomendasi Ahyar Tanpa Dihadiri Petinggi Gerindra NTB

“Jadi belum ada rekomendasi dari DPP untuk menggelar acara. Pasti ada surat resmi dari DPP untuk menggelar deklarasi,” katanya.

Menurutnya, surat rekomendasi bakal calon gubernur yang diklaim H Ahyar Abduh sebagai bentuk dukungan DPP Gerindra, adalah surat balasan atas permohonan H Ahyar Abduh yang dikirim 23 Maret 2017 dan dibalas 25 Maret 2017.

“Kalau dilihat, subtansi surat itu sampai 30 hari Ahyar Abduh diminta mencari mitra koalisi dan wakilnya. Sampai hari ini sudah berapa hari, silakan hitung sendiri. Itu urusan Ahyar Abduh. Tapi yang jelas itu sebuah surat bukan rekomendasi dukungan mengusung,” jelas Syarifuddin yang juga menjabat Wakil Bupati Lombok Utara ini.

Sementara terkait kehadiran Ketua Badan Pengawas dan Disiplin DPP Gerindra Bambang Kristiono di acara penyerahan surat DPP Gerindra kepada Ahyar Abduh sebagai bakal cagub NTB 2018-2023, Syarifuddin menegaskan kapasitas Bambang Kristiono hanya sebagai pengantar surat, bukan memberikan dukungan atas nama DPP Gerindra.

Termasuk sejumlah anggota DPRD NTB dari Fraksi Gerindra serta pengurus DPC dari tujuh kabupaten/kota di NTB yang ikut hadir dalam acara tersebut.

“Ini hanya dilakukan oleh oknum tertentu yang memanfaatkan Gerindra. Jadi mereka hadir karena tidak tahu aturan partai,” katanya.

(ant/jo)