Wali Kota Mataram Pantau UN SMP/MTs

MATARAM – Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP/MTs digelar mulai hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan Senin tanggal 8 Mei 2017 mendatang. Hari pertama UN Tingkat SMP/MTs, Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H. Sudenom melakukan pemantauan di dua sekolah yang melaksanakan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer), yaitu di SMPN 6 Mataram dan MTsN 2 Mataram.

Dari pemantauan di dua sekolah tersebut, Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh mengatakan bahwa pada prinsipnya UNBK berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Meski diakui dari seluruh siswa peserta UNBK di dua sekolah, ada yang tidak hadir karena sakit dan akan mengikuti UNBK susulan pada tanggal 22-23 Mei 2017 mendatang. “Secara keseluruhan lancar, kendala teknis tidak ada. Tapi karena keterbatasan jumlah komputer, terpaksa siswa peserta dibagi dalam tiga shift”, jelasnya.

UNBK di Kota Mataram lanjut Wali Kota, belum dapat diterapkan di seluruh sekolah yang ada di Kota Mataram. UNBK tahun 2017 hanya diikuti oleh 15 sekolah, dengan sejumlah 60 persen komputer yang digunakan berupa pinjaman dari siswa. Kedepan, Wali Kota mengatakan akan merencanakan secara bertahap, baik pengadaan komputer untuk pelaksanaan UNBK maupun menambah jumlah sekolah peserta UNBK.

Terkait dengan kasus dugaan pungli yang menimpa salah satu kepala sekolah di sekolah peserta UNBK, Wali Kota tidak berkomentar banyak dan lebih memilih untuk menyerahkan penyelesaian kasus pada pihak berwenang. Namun dikatakan Wali Kota, pada intinya seluruh panitia UN baik UNBK maupun UN konvensional sudah semestinya memenuhi aturan yang diberlakukan dan memegang teguh prinsip kehati-hatian agar jangan sampai ada penyimpangan.

UN Tingkat SMP/MTs tahun 2017 dimulai bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional. Hal tersebut diatakan Wali Kota menjadi momentum yang baik untuk secara bersama-sama mengambil tekad meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Mataram. “Masih banyak yang harus ditingkatkan. Infrastruktur sekolah, kekurangan jumlah pendidik, kompetensi pendidik, juga sinergi pemerintah dengan masyarakat”, tutupnya.

(hms-mtr/red)

Bagikan :