Pansus DPRD Loteng Sampaikan Hasil Pembahasan LKPJ Kepala Daerah

LOMBOK TENGAH – Panitia Khusus (Pansus ) DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Lombok Tengah Tahun Anggaran 2016, dan hasil pembahasan terhadap dua buah Ranperda usulan pemerintah daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah, dan Pengelolaan Air Limbah Domestik, Rabu (3/5/2017).

Hasil laporan pembahasan LPKJ itu di sampaikan oleh ketua Pansus I Suhaimi. Sedangkan hasil laporan pembahasan dua Ranperda usulan pemerintah Lombok Tengah itu disampaikan oleh Pansus II DPRD Lombok Tengah L. Mas’ud.

Sidang paripurna Penyampaian laporan dari pansus DPRD Loteng itu, di pimpin langsung oleh Ketua H. Ahmad Fuadi yang di hadiri oleh Wakil Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri, unsur pimpinan dan anggota DPRD Loteng, serta Kepala SKPM Loteng, di ruang rapat utama Kantor DPRD Loteng.

Ketua Pansus I DPRD Loteng Suhaimi mengatakan, anggota pansus I DPRD Loteng sudah melakukan pembahasan LKPJ dengan melakukan konsultasi bersama tim penyusun LKPJ dan telah menyepakati mekanisme pembahasan. Sehingga rekomendasi DPRD ini tidak menjadi formalitas.

Tetapi diharapkan bisa memberikan manfaat dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku. “Rekomendasi ini jagan hanya mejadi formalitas semata,”ungkap Suhaimi.

Dijelaskan, dari hasil pembahasan yang sudah dilakukan, pansus I DPRD Lombok Tengah dapat menyimpulkan. Kebijakan pendapat daerah telah disampaikan secara rinci, dan rencana upaya yang dilakukan pencapaian target PAD, dan dana perimbagan, serta pendapatan lain yang sah.

“Target PAD Loteng tahun 2016 Rp 1.923 triliun lebih, dan realisasinya mencapai Rp 1.930 triliun lebih,” ungkapnya

Selain itu juga, beberapa hal yang harus dicermati oleh pemerintah daerah Lombok Tengah yakni pengelolaan administrasi PAD terkait retribusi daerah belum tertib. Rendahnya kinerja pengelolaan retribusi,dan belum diterapkan penegakan hukum terhadap wajib pajak, wajib ritribusi yang menyebabkan kelalaian dalam pembayaran. Terlambatnya pendapatan peraturan besaran pendapatan yang akan diperoleh pemerintah daerah.

“Persoalan pokok pemerintah Lombok Tegah adalah pengelolaan keuangan daerah didominasi belanja pegawai,” tegasnya.

Sementara itu, ketua Pansus II DPRD Lombok Tengah, L.Mas’ud mengatakan, dalam pembahasan dua buah Ranperda yang di usulkan pemerintah lombok tengah itu. Pihaknya telah melakukan pengkajian dan melakukan konsultasi dengan berbagai pihak terkait. Keberadaan Ranperda tetang pengelolaan air limbah domestik ini sangat penting dan dihajatkan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

“Sumber daya air perlu kita jaga untuk kelestarian lingkungan hidup,” tegasnya.

(pino/red)