LOMBOK TENGAH – Ketua Dewan Pembina DPN Gerbang Tani H A Muhaimin Iskandar meminta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang penangkapan lobster dan rajungan, ditinjau ulang.

“Seharusnya Permen KP yang dikeluarkan oleh pemerintah berdampak manis bagi masyarakat nelayan, bukan sebaliknya dirasakan pahit,” kata Muhaimin Iskandar, setelah mendengar keluhan para nelayan saat berkunjung dan berdialog dengan ratusan perwakilan nelayan dari sembilan desa di pesisir pantai selatan Lombok Tengah, di lapangan pesisir pantai Kuta kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Minggu (14/5/2017).

Menurut Cak Imin sapaan akrab Muhaimin Iskandar, terkait Permen KP tersebut harus didiskusikan, dipersiapkan dengan matang dan disosialisasi tahapan-tahapan yang akan menjadi kebijakan.

“Saya akan sampaikan kepada Bu Menteri Susi, pembudidayaan dulu dilaksanakan. Akan kami ingatkan dan ditunda dulu Permen No 1 Tahun 2015 itu agar dilakukan persiapan matang,” ujar Cak Imin.

Budidaya baby lobster itu, lanjut Cak Imin, tujuannya untuk memakmurkan masayarakat nelayan. “Lautnya aman itu persepsinya Bu Susi dan menurut saya masyarakat makmur terlebih dahulu. Saya akan sampaikan hal ini kepada Bu Susi bahwa Permen ini harus ditinjau ulang agar larangannnya bisa lebih mensejahterakan masyarakat nelayan,” katanya.

Sebelumnya, salah satu perwakilan warga nelayan membeberkan keluhan dan harapannya dihadapan Ketua Pembina DPN Gerbang Tani H A Muhaimin Iskandar, yang didampingi Ketua DPN Gerbang Tani Idham Arsyad, Sekjend Asep Sulaiman, Ketua DPW Gerbang Tani NTB M Akbar Jadi alias Viken Madrid, Ketua DPW PKB NTB H L Hadrian Irfani dan Sekertaris Akhdiansyah, pada dialog tersebut.

Perwakilan nelayan tersebut menuturkan pada setiap pagi saat para nelayan turun menangkap bibit lobster, para nelayan mendapatkan hasil satu juta rupiah hingga sepuluh juta rupiah. “Teknologi budidaya di Vietnam, sedangkan baby lobsternya dari sini (Lombok). Kami melihat baby lobster sangat menunjang perekonomian masyarakat. Harapan kami agar ada tekonologi bisa didatangkan kesini (Lombok). Kami ingin difahami karena baby lobster ini sebuah hadiah bagi kami bagi warga nelayan,” katanya.

Ia mengakui selama para nelayan melaksanakan penangkapan baby lobster, perekonomian mereka sangat terbantu, akan tetapi setelah ada larangan dengan diterbitkannya Permen KP tersebut, para nelayan meresahkan penangkapan beberapa bulan terahir banyak terjadi pencurian dan gangguan keamanan.

Ketua DPN Gerbang Tani Idham Arsyad mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak membuat kebijakan yang tidak pro rakyat. Untuk itu, ia menegaskan kepada para nelayan untuk membangun organisasi agar mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah.

“Pemerintah jangan seenaknya membuat kebijakan yang mengakibatkan menyengsarakan masyarakat nelayan. Kami berjanji kalau Bu Menteri Susi tidak duduk bareng bersama nelayan dan berdialog, maka kami akan hadirkan seluruh nelayan dan kita akan gelar kongres nelayan. Kita akan hadirkan Presiden dalam kongres tersebut,” ujarnya.

Terkait keluhan masyarakat, lanjut Idham, mengenai pelarangan penangkapan baby lobster dan adanya penahanan beberapa nelayan, menjadi perhatian serius khususnya Cak Imin.

Ditambahkan ketua DPW Gerbang Tani NTB Viken Madrid, bahwa terkait penangkapan nelayan akan menyiapkan beberapa pengacara bagi nelayan yang ditangkap oleh pihak kepolisian. “Kami sudah siapkan pengacara bagi nelayan yang ditangkap,” tegasnya.

Terkait keluhan para nelayan atas adanya kebijakan yang berdampak para nelayan terlantar, menurut Viken, kehadiran Cak Imin untuk menitipkan apa yang menjadi keluhan para elayan untuk disampaikan kepada Menteri bahkan kepada Presiden.

“Ini terlihat ada intimidasi bagi para nelayan karena tidak adanya sosialisasi bersama para nelayan. Yang jelas mempertanyakan sistim dan Permen No 1 tersebut yang dikeluarkan oleh pemerintah,” tandasnya.

(zam/red)