Dianggap Tak Adil Melayani Masyarakat, Ini Tanggapan Pemkab Lobar

LOMBOK BARAT – Kritikan pedas salah satu unsur pimpinan legislatif Lombok Barat yang mengarah kepada kepala daerah baru-baru ini, ditanggapi serius Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar).

Pemkab Lobar menyebut anggapan Wakil Ketua DPRD NTB Sulhan Muchlis Ibrahim, soal pelayanan kepada masyarakat telah berlaku tidak adil itu mengada-ada.

Politik Lobar Memanas, Pelayanan Kepala Daerah Dinilai Sarat Kepentingan Politik

Melalui Kabag Humas Pemkab Lobar, Bupati Lobar Fauzan Khalid menepis anggapan Wakil Ketua DPRD Lobar itu. “Tidak ada sedikit pun niat dan tindakan Pemkab Lobar, khususnya Bupati Lobar untuk berlaku tidak adil kepada masyarakat karena kepentingan politik,” katanya, Senin (5/6/2017).

Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Lobar H Syaiful Ahkam menjelaskan, khusus untuk layanan publik dan dasar, ia menyebut Bupati Lobar bahkan memberi atensi sangat khusus.

Untuk soal E-KTP, diungkapkan Ahkam, dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan Kepala Dinas Dukcapil H Muridun telah melakukan terobosan-terobosan sejak awal 2016.

Dipaparkan Ahkam, terobosan-terobosan tersebut, seperti setiap hari melakukan perekaman massal ke desa-desa. Kerja sama lintas agama dengan Ketua Parisade Lobar, Ketua parisade kecamatan se Lobar, Ketua Walubi dan Ketua Lobar. Kerja sama dengan Ponpes se Lobar. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Lobar. Kerja sama dengan Kemenag Lobar. Kerja sama dengan Pengurus AKAD dan Ketua Forum Kepala Desa se Lobar. Camat dan Kasi Pen se Lobar. Dan kerja sama dengan Ketua Pengadilan Agama dalam rangka Isbat Nikah.

Progres pelayanan E-KTP Dukcapil Lobar sampai hari ini, disebutkan Ahkam, untuk Wajib KTP sebanyak 516.946 orang, sudah rekam sebanyak 414.292 orang, belum direkam sebanyak 102.654 orang, dan sudah cetak sebanyak 406.202 orang.

“Kendala pelayanan, alat rekam dan alat cetak KTP terbatas. Masing-masing kecamatan hanya 1 buah dan di Dinas Dukcapil hanya 1 buah. Idealnya setiap kecamatan 5 unit sedangkan di Dinas Dukcapil sebanyak 10 unit. Kendala lainnya jaringan atau selver sering terganggu dan listrik padam. Alat rekam rusak 11 unit, belum bisa diperbaiki karena inventaris pusat,” ungkapnya.

(mn11/r3)