Kades Labuhan Haji : Masyarakat Tak Ikhlas Lahan KUD Diklaim Milik Yayasan RSIK

LOMBOK TIMUR – Lahan tempat dibangunnya Yayasan Rumah Sakit Islam Kita (RSIK) yang berlokasi di desa Labuhan Haji, kecamatan Labuhan Haji, kabupaten Lombok Timur (Lotim) sampai saat ini masih terus dipersoalkan masyarakat setempat.

Kendati pada awal Ramadhan lalu, Pemkab Lotim bersama pengurus Yayasan RSIK melakukan peletakan batu pertama dimulainya proyek pembangunan gedungn RSIK, namun sebagian masyarakat dan tokoh masyarakat di Labuhan Haji, masih enggan menyetuju rencana pembangunan tersebut. Persoalan lahan itu pun hingga saat ini belum menemukan titik temu.

Menurut Kepala Desa Labuhan Haji, H Saprudin SE, Pemkab Lotim dan pengurus Yayasan RSIK, boleh-boleh saja mengundang sebagian masyarakat Labuhan Haji menghadiri kegiatan peletakan batu pertama atas rencana pembangunan gedung RSIK yang digelar beberapa waktu lalu di atas lahan KUD Labuhan Haji.

“Perlu diingat, sampai saat ini kami masyarakat dan beberapa tokoh masyarakat Labuhan Haji, tetap merasa tidak ikhlas jika lahan tersebut di klaim begitu saja oleh Yayasan RSIK. Karena lahan seluas 9.024 meter persegi itu masih merupakan milik Koperasi Unit Desa (KUD) Labuhan Haji,” ungkap H Saprudin dengan tegas saat ditemui media ini, Senin (12/10/2017).

Dijelaskan Kades Labuhan Haji, jika mengacu pada data tahun 1996 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Wilayah XIV DJP Bali, NTB, NTT, TT Kantor Pelayanan PBB Mataram, tanah tersebut bukan merupakan milik negara atau aset milik daerah Kabupaten Lombok Timur ataupun milik KUD Kurnia Tanjung sebagaimana disebut-sebut belakangan ini, melainkan di dalam buku dokumen Daftar Himpunan Wajib Pajak tersebut tertulis hanya KUD Labuhan Haji yang berlokasi di DSN Paok Pampang, dengan No Objek Pajak 710. Dengan Luas Tanah 9024. Luas Bangunan 257. Jenis Bangunan 11 meter persegi.

Mengingat keberadaan lahan KUD Labuhan Haji tersebut sudah lebih dari satu pihak yang mengklaim hak kepemilikannya, Kades Labuhan Haji menyatakan siap akan berkeberatan ke BPK terlebih dahulu, kemudian ke Pengadilan secara perdata.

“Untuk dapat memperjelas setatus lahan KUD Labuhan Haji, sembari kita mengumpulkan data-data yang masih ada saat ini, dalam waktu dekat saya dan beberapa tokoh masyarakat akan melayangkan laporan ke BPK untuk dapat mengaudit Koperasi pembina yang sudah sejak lama menyewakan lahan KUD Labuhan Haji kepada pihak ketiga,” ungkap Kades itu.

Sementara sejumlah pihak yang dikonfirmasi terkait persoalan lahan tersebut, diantaranya mantan Camat Selong H Rohman Farly, yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Lotim, dan juga selaku pendiri Yayasan RSIK, malah melampar persoalan itu kepada Asisten I Setda Lotim. “Terkait dengan lahan tersebut silahkan ke Asisten I, karena dia yang tengah mengurusnya,” katanya singkat. Namun lagi-lagi Asisten I tidak dapat dikonfirmasi.

Selain itu, Kantor BPN Kabupaten Lotim, saat dikonfirmasi enggan memberikan penjelasan lugas soal lahan tersebut. “Saya tidak tahu persis status lahan itu, karena bukan wilayah kami, akan tetapi jika masyarakat merasa keberatan atas penerbitan sertifikatnya silahkan bersurat saja ke BPN,” kata Nuralim, di Bidang Penguasaan Lahan BPN Kabupaten Lotim.

(mn-13/r3)

Bagikan :