Ahyar Abduh Sebut Pemkot Telah Menjalankan dengan Baik Program Sesuai Rencana

MATARAM – Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lampiran tersebut meliputi, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan Keuangan, sebagai salah satu perwujudan nyata dari penerapan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan atas pelaksanaan APBD dalam rangka penyelenggaraan operasional pemerintahan.

“Hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan,” kata Ahyar, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram, yang mengagendakan penyampaian Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2016, pada Selasa (13/6/2017).

Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Kota Mataram itu, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi didampingi Wakil Ketua I Wayan Sugiartha dan Muchtar. Selain dihadiri segenap anggota DPRD Kota Mataram, sidang dihadiri pula oleh jajaran OPD lingkup Kota Mataram.

Dihadapan semua pihak yang hadir, Ahyar menjelaskan bahwa melalui pengantar tersebut dapat diberikan gambaran tentang upaya dan kesungguhan Pemerintah bersama masyarakat dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan tersebut sesuai rencana yang telah ditetapkan dan telah dapat dilaksanakan dengan baik.

Lebih lanjut disampaikan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI dari 6 Februari sampai 17 Maret 2017 untuk audit pendahuluan berupa pemeriksaan interim, dan dari 3 April sampai 10 Mei 2017 untuk Audit Terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, untuk ketiga kalinya Kota Mataram mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Untuk penjelasan yang lebih lengkap dan rinci akan disampaikan kepada DPRD sebagai bahan pembahasan dalam sidang-sidang selanjutnya”, tutupnya.

(r3/hms-mtr)

Bagikan :