Ini Tanggapan Pemkot Mataram, Soal Saran Fraksi-Fraksi Dewan

MATARAM – Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana hadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram dalam rangka penyampaian Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2016.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi dan dilaksanakan di ruang sidang DPRD Kota Mataram. Mengagendakan tanggapan Kepala daerah terhadap berbagai hal yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi dalam DPRD Kota Mataram, yaitu; Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Gerakan Nurani Bangsa dan Fraksi Partai Keadilan, pada sidang yang dilaksanakan sebelumnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota mataram H. Mohan Roliskana menyampaikan penghargaan atas apresiasi yang diberikan masing-masing fraksi pada pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Pemerintah Kota Mataram, sehingga memperoleh capaian yang progresif dalam realisasi Pendapatan maupun Belanja Daerah. Kedepan Pemerintah Kota Mataram akan terus berupaya mengoptimalkan sumber-sumber PAD, serta tetap konsisten dalam penerapan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program serta kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selain itu, Mohan juga menyampaikan penghargaan atas apresiasi masing-masing Fraksi terhadap predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dipertahankan Pemerintah Kota Mataram dalam Audit Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016. “Kami akan berupaya menindak lanjuti dengan sungguh-sungguh beberapa rekomendasi terkait temuan BPK RI”, ucapnya.

Pemerintah Kota Mataram lanjut Mohan, juga menerima dengan baik saran untuk melanjutkan dan memantapkan penerapan Akrual Sistem, manajemen pengelolaan aset daerah, perluasan cakupan Cash Management System (CMS), peningkatan kapasitas, profesionalisme dan kualitas aparatur pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas sistem pengelolaan PAD, peningkatan kualitas sistem pelayanan serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Demikian pula saran yang diberikan oleh fraksi-fraksi terkait penanganan sampah di masing-masing lingkungan, penanganan banjir, peningkatan pengelolaan perparkiran dan retribusi pasar, dan optimalisasi pengelolaan aset. Selain itu Mohan juga menanggapi kekhawatiran terkait keberadaan gerai pasar modern yang saat ini berkembang pesat dan dikhawatirkan akan mengganggu keberadaan dan eksistensi pengusaha kecil dan menengah lokal dengan telah diberlakukan moratorium baru pada bulan Maret 2017, serta mengkaji kembali secara menyeluruh tentang pendiriannya.

Terakhir, Mohan juga memberikan tanggapan terkait adanya penundaan Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat yang menjadi indikasi perlunya perbaikan sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Mataram. Dikatakannya, penundaan DAU 2016 tidak berpengaruh terhadap opini WTP. Karena hal tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang mengalihkan anggarannya untuk membiayai kebutuhan Pemerintah lainnya, dan pada akhir tahun telah disalurkan seluruhnya ke Kas Daerah Pemerintah Kota Mataram.

Hal tersebut juga dikarenakan adanya kesalahan sistem aplikasi yang digunakan Pemerintah Pusat yaitu Aplikasi Sistem SINERGIK dan SIMPATIK pada Departemen Keuangan yang belum bisa sempurna membaca data aplikasi SIMDA Keuangan, sehingga data yang dihasilkan tidak sesuai dengan data yang seharusnya.

“Untuk hal tersebut, Pemerintah Kota Mataram sudah berkoordinasi dengan Departemen Keuangan untuk segera menyempurnakan aplikasi SINERGIK dan SIMPATIK agar datanya valid dan sesuai dengan laporan SIMDA Keuangan Pemerintah Kota Mataram”, tutupnya.

(r3/humas-mataram)

Bagikan :