Pemilu Akses, Hak Politik Disabilitas Terjamin

LOMBOK – Penyelenggara Pemilu diminta memperhatikan kondisi dan keragaman disabilitas dengan mendorong menyelenggarakan setiap tahapan Pemilu yang inklusif, aksesibel dan non diskriminatif dan terpenuhinya hak-hak politik disabilitas. Menurut salah seorang anggota Portuni DKI Jaka Ahmad bahwa ia beraharap agar penyandang disabilitas terdaftar didalam daftar pemilih.

“Saya berharap teman-teman terdaftar karena selama ini banyak disabilitas tidak bisa memberikan hak politiknya,” ucapnya dalam diskusi Kamisan Ngobrol Bareng Pemilukada 2018 “Penguatan hak politik warga tertinggal ekonomi dan penyandang disabilitas” yang diselenggarakan oleh Komunitas M16, Kamis (23/3/2017) malam.

Karena itu pihaknya meminta penyelenggara pemilu memperbaiki sistem . Selain itu keluarga juga harus berperan aktif mendorong penyandang disabilitas agar bisa memberikan hak politiknya dalam pilkada.

“Keluarga bisa memberikan suport, jangan berpikir bahwa penyandang disabilitas tidak dipercaya untuk menyalurkan hak politiknya,” ujarnya.

Peran keluarga yang dimaksud oleh Jaka diantaranya keluarga dengan aktif memperhatikan apakah penyandang disabilitas sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih bahkan hingga nanti menjadi pendamping ketika memberikan hak pilihnya.

“KPU saya berharap terutama di NTB agar akses ramah terhadap disabilitas ada di TPS diantaranya ada tample, posisi TPS, agar mereka yang disabilitas bisa datang ke TPS memenuhi hak pilihnya,” imbuhnya.

Masih ditemukan pemilih disabilitas yang kehilangan hak pilihnya karena berbagai alasan. Alasan itu antara lain disabilitas tidak memiliki KTP, belum didaftar sebagai pemilih, belum ada TPS (Tempat Pemungutan Suara) akses, minimnya layanan ramah disabilitas, tidak ada upaya penjangkauan bagi disabilitas yang tidak dapat datang ke TPS karena hambatan mobilitas fisik, kesadaran politik yang bersangkutan dan kendala aksesibilitas lainnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori mengatakan bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh KPU NTB pada pemilukada tahun 2015 lalu ada sebanyak 2661 disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih.

“Pemilukada 2015 yang dilaksanakan di tujuh kabupaten kota se NTB, terdaftar sebanyak 2661 pemilih penyandang disabilitas,” ungkapnya.

Menurutnya, bahwa penyelenggara pemilu saat ini sudah melakukan akses yang mudah dan ramah terhadap pemyandang disabelitas dalam berbagai tahapan pilkada diamtaramya, mulai dari akses ke lokasi TPS, bahkan hingga alat praga.

Beberapa langkah strategis yang telah dilaksanakan KPU dan Bawaslu dalam mendukung pemenuhan hak politik disabilitas melalui Pemilu akses, yakni ditetapkannya Keputusan KPU RI Nomor 183/Kpts/KPU/2015 tentang Desain dan Spesifikasi Teknis Alat Bantu Coblos (template) bagi Pemilih Tuna Netra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Surat Edaran BAWASLU RI Nomor 0244/Bawaslu/IX/2015 tentang Pengawasan Hak Akses dan Layanan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Surat Pemberitahuan KPU RI Nomor 220/KPU/IV/2016 tentang Fasilitasi Pendidikan Pemilih; dan Surat Edaran KPU RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyampaian Formulir Alat Bantu Periksa Pelaksanaan Pemilihan Akses bagi Penyandang Disabilitas.

(joko/red)