MATARAM – Jajaran Eksekutif Kota Mataram kembali mengajukan sejumlah 13 buah Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) baru untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Perda ke pihak Legislatif Kota Mataram.

Pengajuan ke-13 Raperda tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana pada Rapat Paripurna Dewan yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kota Mataram pada Selasa 12 September 2017.

Pengajuan 13 raperda tersebut sesuai dengan jadwal kegiatan Dewan dalam masa sidang Tahun 2017 yang diagendakan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Mataram. Karena itu sebagai wujud dari komitmen dalam menyusun produk hukum, maka pada kesempatan tersebut pihak Esekutif Kota Mataram mengajukan 13 buah kepad DPRD Kota Mataram untuk dibahas.

Membuka paparannya, Mohan menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Mataram telah berhasil menuntaskan penyelenggaraan Gebyar PBB pada tanggal 31 Agustus yang lalu, dalam rangka intensifikasi penerimaan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan cukup baik. Dari target 24 Milyar, telah tercapai lebih kurang 21 Milyar atau sekitar 90% dari target yang diharapkan. Sementara dari 13 Raperda yang diajukan, 10 diantaranya merupakan Perda Perubahan, baru tiga lainnya merupakan Raperda baru.

“Tiga Raperda yang baru adalah Raperda tentang Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Mataram Raperda tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, dan Raperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram”, tuturnya.

Sedangkan 10 Raperda Perubahan yang juga diajukan oleh pihak Eksekutif Kota Mataram yaitu Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kemudian, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

Selanjutnya, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

(r3/hms-mtr)