Penggugat Lahan 1,7 Ha di Gili Asahan Sekotong Kantongi Keputusan Inkrah MA

LOBAR – Kasus sengketa lahan yang terletak di Gili Asahan Dusun Labuan Poh Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Lombok Barat yang kini sudah memiliki kekuatan hukum yang inkrah berdasarkan keputusan dari Mahkamah Agung (MA) RI dengan nomor 156 K/TUN/2010 pada tanggal 21 Juni 2010, belum bisa dikuasai oleh penggugat atan nama Mahdi.

Pasalnya, perkara dengan Nomor 2/G/2009/PTUN.MTR atas sengketa lahan yang terletak di Gili Asahan Dusun Labuan Poh Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, belum bisa dikuasai karena masih adanya pihak-pihak yang menghalangi, tidak menginginkan tanah seluas 1,7 hektare tersebut diukur ulang oleh pihak BPN Lombok Barat.

Karena itu, lewat kuasa hukum pihak penggugat, Ida Royani.SH.SE mengancam akan membawanya ke ranah hukum bagi pihak-pihak yang mencoba menghalangi baik mengahalangi kuasa hukum dalam mendapingi kliennya termasuk juga dalam hal pemgukuran tanah.

“Kami akan membawa ke ranah hukum atau melakukan upaya pidana bagi yang mencoba menghalangi kami dalam menangani kasus ini”, ucap Ida didampingi rekannya HM.Fauzan Azima.SH, Kamis 14 September 2017.

Royani mengakui bahwa dalam proses pemdampingan kliennya ada pihak-pihak yang menghalangi agar tidak memberikan pendampingan.

Dituturkan, berdasakan dalam amar putusan dari Mahkamah Agung dengan nomor 156 K/TUN/2010 pada tanggal 21 Juni 2010, yang tertuang dalam amar putusan pada pokok perkara point 4,5 halaman 40-41, yaitu MEWAJIBKAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT (TERGUGAT) UNTUK MENCABUT SURAT KEPUTUSAN NOMOR 557/570/2008 TANGGAL 17 NOPEMBER 2017 OBYEK GUGATAN PERIHAL PERMOHONAN SERTIPIKAT YANG ISINYA MENUNDA PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS NAMA MAHDI PENGGUGAT DAN MEWAJIBKAN KEPADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT (TERGUGAT), UNTUK MELANJUTKAN PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS NAMA MAHDI (PENGGUGAT) sedangkan point keduanya yaitu MEWAJIBKAN KEPADA KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK BARAT (TERGUGAT) YANG TIDAK BERSEDIA MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKEUTAN HUKUM TETAP DIKENAKAN UPAYA PAKSA BERUPA PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG PAKSA YANG BESARNYA Rp 1.000.000 (SATU JUTA RUPIAH PERHARI).

“Kami sudah bersurat ke BPN Lobar, permohonan penerbitan sertifikat atas nama Mahdi sesuai dengan amar putusan MA Nomor 156K/TUN/2010 tanggal 21 Juni 2010”, terangnya.

Namun, kata dia, saat ini belum terlaksana oleh pihak BPN Lobar yang beralasan terkendala untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas nama kliennya atas tanah seluas 1,7 hektarae.

“BPN Lobar beralasan mendapatkan kendala di lapangan berupa pencegahan pengukuran bidang tanah oleh pihak Suhaimi cs atau saudara dari Musnwati (tergugat dua) hingga menyebabkan lima kali proses gagal”, ungkapnya.

Karena itu lanjutnya, tidak ada alasan apapun dari pihak BPN Lobar untuk tidak menerbitkan sertifikat atas nama kliennya yaitu Mahdi walaupun juga adanya pernyataan tertulis dari Suhaimi dan mengklaim bahwa bidang tanah tersebut adalah milikinya berdasarkan sertifikat, namun hingga saat ini tidak bisa diperlihatkan dan beralasan bahwa bukti sertifikat ada dikantor BPN Lobar.

“Kami juga meminta agar BPN segera menerbitkan sertifikat atas nama klien kami Mahdi, dan jika klaim Suhaimi atas tanah milik Mahdi tidak memiliki kekuatan hukum maka kami akan laporkan ke polisi”, pungkasnya.

(mn-07/r3)

Bagikan :