JaDI NTB : Pemilu 2019 Berjalan Sukses, Meski Diwarani Banyak Berita Hoax

Acara talkshaw Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) NTB dengan tema refleksi penyelengaraan dan pengawasan pemilu 2019 di NTB, Mataram, Jumat (31/5/2019).

MATARAM, MN–Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) NTB menilai pesta demokrasi pemilu 2019 berjalan dengan sukses, namun ada beberapa yang menjadi catatan dan perlu untuk perbaikan pada pemilu selanjutnya.

Hal tersebut terungkap saat JaDI menggelar acara bukber dan talkshow dengan tema refleksi penyelengaraan dan pengawasan pemilu 2019 di NTB.

Direktur Eksekitif JaDI NTB, Lalu Aksar Ansori, mengatakan pemilu 2019 seharusnya juga menjadi sejarah sukses dengan pelaksanaan serentak legislatif dan eksektuif pertama kali, apalagi dengan meningkatnya partisipasi pemilih dan berkurangnya sengketa PHPU yang diajukan peserta pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun Begitu, menurutnya Pemilu 2019 masih diwarnai dengan Berita HOAX untuk mendegradasi kepercayaan terhadap KPU seperti 7 kontainer (70 juta surat suara) dari China masuk Tanjung Priok, 17 juta Orang Gila masuk DPT, Kotak Suara Kardus dan 31 juta DPT Siluman, kecurangan dan ketidaknetralan KPU secara massif, terstruktur dan sistematis (TSM).

Selain itu catatan lainnya adalah permasalahan DPT yaitu perubahan DPT sebanyak 3 kali, WNA masuk DPT, rekam KTP elektronik, DPTb (pindah memilih).

Lalu kerumitan pemungutan dan penghitungan suara, 5 surat suara, 5 kali penghitungan perolehan suara, pemberian salinan (saksi-saksi parpol, DPD, Capres, Bawaslu, PPS, PPK, KPU Kabupaten dan untuk diumumkan di TPS), 5 kali rekapitulasi PPK dan pemberian salinan, kesalahan memasukkan surat suara, kesalahan urutan penghitungan di TPS, melebihi waktu yang dijadwalkan, kelelahan yang dialami KPPS dan PPK.

Kemudian permasalahan logistik, distribusi di daerah bencana, terpencil, pulau-pulau kecil dan intensitas musim hujan. Dominannya faktor dan aktor langsung dan teknis yang mengakibatkan eskalasi dan dinamika dan suhu sosial dan politik pada Pemilu 2019 terasa panas.

Penyelenggara Ad Hoc Meninggal dan sakit merujuk Keterangan Pers KOMNAS HAM Nomor 005/Hums/KH/V/2019 tanggal 25 Mei 2019 dan Hasil Pemeriksaan Tim Kementerian Kesehatan RI.

Sementara itu Ketua KPU NTB, Suhardi Soud mengatakan bahwa pemilu dilakukan serentak dengan lima surat suara dan memberikan catatan bagi penyelenggara ditingkat bawah dan viral dengan meninggalnya penyelengara.

“Yang menarik dari pemilu 2019 seluruh elemen masyarakat bergerak untuk menggunakan hak pilihnya, semua elemen tergerak mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya,” ujarnya.

Karena itu Ia berharap semoga di pemilu kedepan tidak hanya pilpres yang tinggi partisipasinya tapi juga pileg, maka untuk itu semua komponen bergerak.

“Efeknya bahwa tingkat partisipasi 82.91 persen untuk pilpres di NTB melebih partisipasi nasional,” katanya.

Dalam acara bukber dan talkshow tersebut mantan Ketua KPU Sumbawa tersebut juga menyampaikan bahwa jumlah sengkata yang diajukan ke MK pada pemilu ini turun jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.

“Pemilu 2019 dariNTB yang masuk gugutan ke MK ada 8 parpol dan satu DPD,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu NTB, M.Khualid mengatakan bahwa memang ada beberapa hal yang menjadi catatan diantaranya adanya kesalahan dalam pencatatan dan penyalinan hasil perhitungan.

“Memang ada hal yang menjadi catatan bagi kita semua bahwa salah catat namun apakah ada motif lain atau human error wallahualam,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan pula terkait dengan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu mengenai dana kampanye.

Dimana masih ditemukan peserta pemilu yang membuat laporan dana kampanyenya ditanggal tidak serius.

(mn-07)

Bagikan :