Jalan By Pass BIL-KEK Mandalika Kuta Dibangun 8 Jalur

Peta yang menunjukkan jalan bay pass dari BIL ke KEK Mandalika Kuta

LOTENG, MN–Pembangunan proyek by pass BIL-KEK Mandalika, Kuta Lombok Tengah (Loteng), direncanakan 8 jalur menghabiskan lahan sekitar 87 hektar dan panjang sekitar 17 kilometer. Proyek ini akan dimulai Januari 2020 mendatang.

“Untuk mendukung kesiapan kita Loteng sebagai tuan rumah MotoGP 2021, tidak ada alasan untuk tidak mendukung pembebasan lahan. Rencananya proyek by pass BIL-KEK Mandalika delapan lajur,” kata Bupati Loteng H.M. Suhaili FT, di pendopo, Senin (24/6/2019).

Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT

Dijelaskan Bupati Suhaili, Pemkab Loteng menargetkan proses pembebasan lahan untuk by pass Bandara Internasional Lombok (BIL) – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kuta, ditargetkan tuntas pada Desember 2019.

Selanjutnya saat ini pemerintah melalui tim konsultan appraisal sedang melakukan tugas untuk melakukan pemetaan guna menentukan harga pembebasan lahan jalan yang diharapkan bisa menunjang MotoGP yang rencananya akan mulai digelar pada tahun 2021 mendatang.

Proses pembebasan atau pembayaran lahan milik warga, menurut Bupati Suhaili, dilakukan berdasarkan mekanisme yang ada.Proses dilakukan oleh tim, mulai dari proses sosialisasi, pendataan, negosiasi harga berdasarkan ketentuan yang ada, hingga proses pembayaran atau pembebasan.

“September hingga November dijadwalkan untuk proses pembayaran. Desember 2019 untuk pembuatan lahan sudah clear,” ungkapnya.

Wakil Bupati Loteng, H.L. Pathul Bahri

Terpisah Wakil Bupati (Wabup) Loteng, H.L. Pathul Bahri mengatakan pembangunan jalan BIL-KEK Mandalika Kuta merupakan salah satu syarat yang di ajukan pihak Dorna untuk membangun sirkuit motoGP di KEK Mandalika, mengingat keberadaan jalan tersebut sangat dibutuhkan.

Pembangunan jalan by pass yang melintasi tanah beberapa desa milik masyarakat dengan panjang 17 kilometer dan lebar 50 meter itu sudah di setujui oleh pemilik tanah.

“Sudah ada komunikasi dengan masyarakat dan sudah disetujui tinggal penentuan harga,” terang Wabup.

Sekda Loteng, H.M. Nursiah

Sedangkan Sekda H.M.Nursiah menambahkan pihak Pemda Loteng masih menunggu berapa persen dana sharing yang di tugaskan untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Artinya, kalau hal tersebut sudah jelas, baru bisa anggarkanmelalui APBD.

“Sebenarnya kami (Pemkab Loteng) tidak ada masalah terkait dengan anggaran. Asalkan jelas berapa persen yang dibebankan ke kami,“ tandas Nursiah.

(mn08)

Bagikan :