KLU Sosialisasi Layanan Kependudukan Secara Daring Bertajuk “Bakso Urat”

Bupati Kabupaten Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH, menyaksikan penandatanganan MoU Dinas Dukcapil dengan organisasi Wanita KLU, di Aula Kantor Bupati, Senin (24/6/2019).

Lombok Utara — Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan sosialisasi bertajuk Buat Akta Kelahiran Secara Online Untuk Masyarakat (Bakso Urat).

Menindaklanjuti Permendagri nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring, yang mengamanatkan pelayanan Adminduk yaitu pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil dilaksanakan secara daring, KLU mengadakan sosialisasi dirangkaikan dengan penandatanganan MoU Dinas Dukcapil dengan Organisasi Wanita KLU terkait kebijakan kependudukan tentang Kartu Identitas Anak (KIA) ini dibuka Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH, di Aula Kantor Bupati, Senin (24/6/2019).

Bupati KLU mengatakan sosialisasi ini menguatkan komitmen mendukung program percepatan pembuatan identitas hukum kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Utara.

“Beberapa kabupaten sempat datang belajar ke kita. Bagaimana cara pembuatan akta kelahiran secara cepat. Bahkan saya langsung memberikan akta kelahiran itu ke rumah sakit kepada ibu-ibu yang baru melahirkan,” tutur Bupati.

Bupati Berharap pelayanan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab untuk melakukan percepatan akta kelahiran manfaatnya bagus dan luar biasa.

“Kita perlu aktif melayani masyarakat tak usah menunggu, tetapi harus aktif. Sebab pemenuhan KTP ini bukan hanya untuk masyarakat kita, tetapi kebutuhan pemerintah untuk menentukan kebijakan,” imbuhnya.

Apa yang sudah diprogramkan ini (Bakso Urat), lanjut Bupati, agar ditindaklanjuti. Peran ibu-ibu yang siap membantu percepatan pembuatan akta kelahiran.

“Ibu-ibu juga penting mengkampanyekan program ini, supaya masyarakat kita paham dan memiliki akta kelahiran,” tandas Bupati.

Sementara itu, usai penandatanganan MoU, Dinas Dukcapil dengan organisasi Wanita KLU yang disaksikan Bupati didampingi Sekretaris Dinas Dukcapil KLU Tresnahadi, S.Pt dalam paparan materinya dihadapan peserta sosialisasi menyampaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) dikhususkan bagi anak-anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah.

Ditambahkannya, pemerintah berkewajiban memberikan KIA kepada penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional, sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Adapun tujuan dari pemberian KIA, meningkatkan perlindungan dan pelayanan publik dengan mewujudkan hak bagi anak. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog antara peserta sosialisasi.

(hsklu/mn07)

Bagikan :