M. Katur, Kepala Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan
---advertisement---

KLU, MATARAMNews – Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang dilakukan 8 Maret lalu, dinilai tak mengakomodir usulan dari masyarakat desa. Penilaian tersebut dikemukakan Kepala Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan ketika ditemui media ini (19/3/2012) di studio Radio Komunitas  Primadona FM Desa karang Bajo. Menurutnya, apa yang dihasilkan dalam Musrenbang KLU menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten tidak mengakomodir usulan masyarakat desa.

“Kami lakukan Musrenbang ditingkat desa dan kecamatan, itu merupakan amanat Undang-Undang. Dan dalam Musrenbang Kecamatan Bayan, setiap desa mengusulkan sekaligus merekomendasikan dua usulan dibidang prasrana, sosial budaya dan ekonomi. Namun setelah dilakukan Musrenbang ditingkat kabupaten ternyata usulan dari masyarakat itu tidak muncul”, jelas Katur.

Kalau seperti ini, lanjut Katur tidak perlu lagi dilakukan Musrenbang ditingkat desa ataupun kecamatan, karena itu hanya menghabiskan anggaran saja, yang pada akhirnya hanya pemerintah kabupaten yang menentukan apa yang mau dibangun, sementara usulan dari desa dan kecamatan  seolah-olah tak dihiraukan.

Apakah tidak ada usulan dari hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodir? Menjawab pertanyaan tersebut, Katur mengaku, memang ada usulan yang diakomodir, seperti pengaspalan jalan Mageling – Kebaloan Desa Senaru, dan itu perlu kita dukung. Akan tetapi apa yang benar-benar menjadi keluhan masyarakat dari desa lain,  itu perlu juga mendapat perhatian dari pemerintah.

“Dapat dibayangkan, pemerintah desa bersama aparaturnya sudah bersusah payah turun ke lapangan untuk melakukan penggalian gagasan yang dilanjutkan dengan melakukan MusrenbangDes, sehingga tersusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Hasil MusrenbangDes kemudian dibahas kembali di Musrenbang Kecamatan sehingga melahirkan beberapa usulan skala prioritas. Tetapi setelah masuk ke kabupaten, ternyata apa yang menjadi usulan skala prioritas itu tidak diakomodir oleh pemerintah”, jelas Katur.

Selain itu Muhammad Katur yang juga salah seorang kepala desa yang cukup kritis ini menyayangkan sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KLU yang sepertinya tidak mau tau  apa yang menjadi keluhan masyarakat arus bawah. “Kita sudah menyampaikan keluhan baik melalui media maupun secara lisan terhadap hasil Musrenbang Kabupaten ini, tapi kayaknya DPRD KLU, santai-santai saja, sehingga timbul tanda tanya, apakah mereka tidak ikut dalam pembahasan rencana pembangunan kedepan di KLU?”, tegas Katur dengan nada tanya.

Seharusnya, lanjut Katur, Dewan KLU mau peduli terhadap apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan masyarakat desa yang tidak diakomodir dalam Musrenbang Kabupaten. “Jangan diam, kan dewan itu adalah wakil rakyat yang salah satu tugasnya bukan saja melakukan pengawasan, tapi juga  sebagai pembela dan penyalur aspirasi masyarakat”, katanya.

Muhammad Katur dengan beberapa kepala desa lainnya di KLU meminta pemerintah daerah perlu melakukan pembahasan ulang, agar apa yang menjadi keluhan masyarakat ini bisa terakomodir dalam rencana pembangunan kedepan.

---advertisement---