Bawaslu Mataram : Banyak Pelanggaran Karena Regulasi Pemilu Lemah

Penyerahan piagam penghargaan kepada kepala lingkungan dan Lurah sebagai kampung pengawas pemilu anti politik uang dan politisasi sara pada pemilu tahun 2019 oleh Bawslu Kota Mataram, pada rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pengawasan pemilihan umum 2019 di Kota Mataram, Jum'at (5/7/2019) siang.

Mataram, MN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram mengakui pada tahapan pemilihan umum (pemilu) di Kota Mataram masih banyak ditemukan pelanggaran.

Pelanggaran tersebut terjadi karena regulasi yang mengatur pemilu 2019 masih kurang tegas atau lemah terkait dalam pemberian sanksi pidana.

Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri mengatakan berdasarkan evaluasi terkait dengan regulasi hingga menimbulkan banyaknya pelanggaran karena sanksi tidak memberikan efek jera.

“Memang evaluasi kami pertama soal regulasi pemilu kenapa banyak pelanggaran, itu karena sanksi berbentuk adminsitrasif,” kata Hasan dalam rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pengawasan pemilihan umum 2019 di Kota Mataram, Jum’at (5/7/2019) siang.

Menurutnya, jika didalam undang undang tersebut sanksinya digiring ke sanksi pidana maka akan berpikir untuk melakukan pelanggaran dan tentu akan ada efek jera.

“Sanksi pidananya baik dalam bentuk tipirimg atau apa maka akan ada efek jera,” tegasnya.

Selain itu dalam regulasi kedepannya juga harus diatur pula secara tegas jika melakukan pelanggaran seperti pemasangan APK maka bisa pula di dis kepesertaannya dan ini tentu akan memberikan efek jera.

Namun terkait dengan pemasangan APK berdasarkan evaluasi Bawaslu ditemukan adanya ketidak patuhan caleg kepada pimpinan partai, padahal pemasangan APK sudah dilarang oleh pemgurus partai namun tetap ngeyel.

Sementara itu,Hasan juga mengakui bahwa terkait dengan pelanggaran tindak pidana pemilu bahwa beberapa kasus yang ditangani ada yang bergeser naik ke sentra Gakkumdu, namun setelah sampai di Sentra Gakkumdu kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Namun jika mau strong ungkap Hasan maka diberikan kewenang penuh pada Bawaslu untuk dilakukan proses. “kalau mau strong rubah Undang Undangnya, Bawaslu yang temukan Bawaslu yang proses dan menjatuhkan vonis,” harapnya.

Selain itu juga yang menjadi bahan evaluasi dari Bawaslu yaitu terkait dengan audit dana kampanye yang dilakukan oleh akuntan publik dan yang dikenakan sangsi pidana hanya jika menerimah bantuan dari pihak yang dilarang dan dalam jumlah yang telah dibatasi.

“Jika ada wewenang bisa membatalkan atas rekomendasi Bawaslu maka peserta pemilu akan berpikir jika laporan dana kampanye mulai dari laporan awal, penggunaan hingga laporan akhir tidak mecing karena kami tau seperti apa penggunaannya dilapangan,” tegasnya.

Lalu hal yang harus diperbaiki pula berdasarkan evaluasi Bawaslu Kota yakni terkait netralitas ASN.

“Ini harus diperbaiki khususnya kepada Pemerintah Kota, kami juga minta netralitas tapi jangan hanya jargon dan harus ditindak lanjuti kebawah,” pungkasnya.

Terkait dengan pelanggaran admintratif yang dilakukan oleh ASN pada pemilu 2019 sudah dikeluarkan rekomendasi dari KSN.

Sementara itu rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pengawasan pemilihan umum 2019 di Kota Mataram, selain dihadiri oleh unsur pengawas pemilu juga oleh pihak KPU, eksekutif dan legislatif serta masyarakat.

Hadir diantaranya, Ketua DPRD Kota Mataram, Asisten 2 Kota Mataram, Dandim 1606 Lombok Barat dan perwakilan dari Kejari, TNI dan Polri.

Dalam rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pengawasan pemilihan umum 2019 di Kota Mataram yang dibuka secara resmi oleh Asisten 2 mewakili Walikota Mataram juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada kepala lingkungan dan Lurah sebagai kampung pengawas pemilu anti politik uang dan politisasi sara pada pemilu tahun 2019.

Adapun yang menerimah piagam penghargaan

  1. Lurah Jempong Baru
  2. Kepala Lingkungan Pondok Perasi Ampenan
  3. Kepala Lingkungan Banjar
  4. Kepala Lingkungan Bhineka
  5. Kepala Lingkungan Majeluk

(mn07)