KUPA PPAS APBD Perubahan 2019 Lombok Tengah Disetujui

Penandatanganan persetujuan bersama eksekutif dan legislatif Lombok Tengah terhadap KUPA/PPAS Perubahan APBD tahun 2019

Lombok Tengah, MN – Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2019 akhirnya ditandatangani DPRD Lombok Tengah.

Juru bicara Banggar, M Tauhid menegaskan pembahasan KUPA serta PPAS Perubahan APBD Tahun 2019, dilaksanakan secara simultan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama dengan Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah dengan berpedoman kepada ketentuan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.

“Beberapa hal pokok yang menjadi dasar dilakukannya perubahan atas APBD anggaran 2019 diantaranya adalah terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, dan adanya keadaan yang mengharuskan dilakukan pergeseran anggaran. Baik antar program maupun antar SKPD, termasuk juga untuk mengakomodir adanya saldo SILPA yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Lombok Tengah anggaran 2018,” ungkap M Tauhid.

Disampaikan Tauhid bahwa Perubahan APBD anggaran 2019 yang telah disampaikan oleh Pemda melalui Rapat Paripurna DPRD sebelumnya, telah mengalami beberapa perubahan dan penyempumaan untuk menyeleraskan dengan berbagai dinamika pcrkembangan masyarakat, dokumen RPJMD. Serta adanya perubaban kebijakan baik dan sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.“Hasil pembahasan KUPA serta PPAS Perubaban yang dilakukan oleh TAPD) bersama Banggar Dewan akan dituangkan dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pimpinan dewan,” terangnya.

Disampaikan bahwa peningkatan dan penyesuaian target PAD pada beberapa objek pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan pajak parkir dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, peningkatan pendapatan pada objek retribusi daerah bersumber dari retribusi pe1ayanan kesehatan UTD, penyesuaian target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari bagian laba atas Penyertaan Modal pada BUMD berdasarkan hasil RUPS tahun 2018, peningkatan target lain­ lain PAD yang sah yang bersumber dari penerimaan bunga deposito.

“Selain itu ada juga penyesuaian besaran target dana perimbangan, meliputi penyesuaian besaran target yang bersumber dari DBH-CHT berdasarkan SK Gubernur NTB Nomor 525.23-54/759 Tahun 2018 tentang Perkiraan alokasi dana bagi hasil cukai tembakau untuk Propinsi dan Kabupaten tahun Anggaran 2018,” tambahnya.

Ada juga dari kendaraan bermotor, balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan dana bagi hasil pajak rokok serta pengurangan target bagi hasil dari pajak air perrmukaan. Dibandingkan dengan APBD Induk tahun 2019, PAD pada perubahan APBD ini yang awalnya berjurnlah Rp 2.152.687.126.109 ditargetkan bertambah sebesar Rp 2.119.426.646 atau meningkat sebesar 0,10 pesen. Sehingga menjadi sebesar Rp 2.154.806.552.755.

“Dengan rincian PAD yang ditargetkan di APBD Induk sebesar Rp 199.494.241.000 mengalami peningkatan sebesar Rp 3.592.426.646 menadi Rp 203.086.667.646.

Sementara dana perimbangan pada Perubahan APBD ditargetkan sama dengan APBD Induk yakni sebesar Rp 1.564.779.169.000 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan di APBD Induk sebesar Rp 388.413.716.109 menurun sebesar Rp 1.473.000.000 menjadi sebesar Rp 386.940.716.109,” jelasnya.

Sementara belanja Daerah yang ditargetkan pada APBD Induk sebesar Rp 2.232.646.126.109 direncanakan bertambah sebesar Rp 39.45 1.846.727,12 atau meningkat 1,77 persen. Sehingga menjadi Rp 2.272.097.972.836,12. Sementara porsi belanja tidak langsung pada Perubahan APBD ini sebesar 53,53 % dari total belanja daerah.

Untuk pagu anggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD induk Tahun Anggaran 2019 yang semula dianggarkan nihil, berubah dan bertambah menjadi sebesar Rp9.836.248.740 yang diarahkan untuk pemenuhan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerab (BUMD) yaitu pada PT. Bank NTB sebesar Rp. 7.150.162.778 dan PD. BPR NTB Lombok Tengah sebesar Rp 2.686.085.962.

“Dengan demikian maka pembiayaan Netto pada Perubahan APBD Tahun 2019 menjadi sebesar Rp 117.291.420.081,12,” jelasnya.

Berdasarkan penyesuaian-penyesuaian struktur APBD baik pada sisi pendapatan, belanja serta pembiayaan, dalam Perubahan APBD maka menghasilkan struktur perubahan APBD diantaranya Pendapatan Daerah sebesar 2 triliun, belanja Daerah sebesar Rp.2.272.097.972.836,12. Defisit sebesar minus Rp.117.291.420.081,12 dan pembiayaan netto sebesar Rp.117.291.420.081,12.

Disampaikan bahwa menyesuaikan dasar hukum yang sudah tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati, serta sebagai upaya untuk meningkatkan PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah, maka Pemda dan Dewan menyetujui dan menyepakati agar Pemda melalui OPD terkait seger mengambil alih kewenangan pengelolaan retribusi pasar yang saat ini dilaksanakan oIeh Pemerintah Kecamatan.

“Banggar bersama TAPD juga bersepakat untuk rneninjau kembali nilai sewa pertokoan yang menjadi aset daerah di Jalan Sudirman Praya. Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa nilai sewa yang saat ini berlaku sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi serta tidak sesuai dengan fakta riil sewa menyewa yang sesungguhnya terjadi di Iapangan,”tambahnya.

Disampaikan juga, bahwa sebagaimana diketahui bersama bahwa saat ini Pemda memiliki berbagai aset baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti Wisma Tasrura (Aerotel), Balai Benih Ikan maupun aset-aset lainnya yang sampai saat ini belum memberikan kontribusi secara optimal terhadap PAD. Untuk itu, Banggar bersama TPAD bersepakat untuk mendorong pengeloIaan aset daerah tersebut ke arah yang lebih profesional dan modem dengan mengedepankan prinsip good governance. “Sehingga pemanfaatan aset daerah tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah,” tegasnya.

Disampaikan juga bahwa pihaknya menyampaikan dukungan dan apresiasi atas berbagai kreasi dan inovasi yang telah, sedang dan akan dilaksanakan Pemda dalam mengupayakan pengalokasian belanja daerah yang lebih proporsional antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung. “Alhamdulillah, alokasi besaran belanja tidak langsung pada Perubahan APBD 2019 ini direncanakan menurun. Sehingga menjadi sebesar 53,53 % dan belanja langsung meningkat menjadi sebesar 46,47 %,”tegasnya.

(mn08)

Bagikan :