HLP : Indonesia Bahas Kejahatan Perikanan Transnasional Terorganisir

Kepala BRSDM Sjarief Widjaja

Jakarta, MN – Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) bersama Satgas 115 menyelenggarakan The High Level Panel (HLP) Workshop International on IUU Fishing and Organized Crimes in the Fishing Industry, pada 22 – 23 Juli 2019 di Ballroom Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina Bahari III, Jakarta.

Kegiatan ini merupakan wadah para pemimpin dunia yang berkomitmen untuk mengembangkan dan mendukung solusi untuk kesehatan dan kekayaan laut dalam hal kebijakan, tata kelola, teknologi, dan keuangan.

HLP memprakarsai pengembangan serangkaian blue papers (BP) yang akan merangkum ilmu pengetahuan terbaru, mengintegrasikan pemikiran modern tentang solusi laut yang inovatif dan fokus pada implikasi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial negara-negara berkembang. Dua Blue Papers yang dibahas selama lokakarya ini adalah Blue Paper 15 on Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing dan Blue Paper 16 on Transnational Organized Crime in Fisheries.

Sebelumnya, Kepala BRSDM Sjarief Widjaja menjadi salah satu delegasi Indonesia yang menghadiri pertemuan Kelompok Ahli Panel Tingkat Tinggi (PTT) untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan di Abu Dhabi pada Minggu, 3 Maret 2019. Di mana produk akhir PTT adalah summary of recommendations, scientific synthesis report, dan blue papers (BP).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BRSDM didaulat menjadi lead author atau penulis utama pada blue paper No. 15 mengenai Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing and Select Security Issues of Concern, dan menjadi kontributor pada penulisan blue paper No. 11 mengenai The Relationship between Humans and Their Ocean Planet dan No. 14 mengenai Holistic Ocean Management.

Blue Paper 15 Indonesia membahas mengenai beberapa modus operandi praktek IUU fishing di wilayah ZEE maupun laut lepas, kelemahan sistem yang secara tidak langsung mendukung praktek IUU Fishing, solusi untuk membenahi pengelolaan laut agar terbebas dari praktek IUU fishing. Modus operandi tersebut termasuk transshipment at-sea alias alih muat kapal di laut, penggunaan flags of convenience di laut lepas untuk menghindari pemantauan dan penegakan hukum, dan ports of convenience untuk menghindari inspeksi yang ketat.

Selain itu, BP 15 membahas mengenai permasalahan lainnya yang mengancam keamanan maritim, seperti tindak pidana penyelundupan secara ilegal, perdagangan orang, perbudakan, dan pembajakan.

“Pembenahan pengelolaan laut dunia dapat dilakukan melalui pembentukan norma dasar yang diterima secara internasional, optimalisasi peran institusi/organisasi internasional, dan pembentukan jaringan permanen dalam penanganan kasus untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama antarnegara dan dengan institusi internasional yang ada,” tegas Kepala BRSDM Sjarief Widjaja.

Pada BP 16, Indonesia membahas mengenai kejahatan transnasional atau yang biasa disebut kejahatan terorganisasi transnasional (transnational organized crime). Hal tersebut merupakan tindak kejahatan yang terorganisasi yang terjadi lintas perbatasan negara dan melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis illegal, oleh karena itulah kejahatan transnasional juga terkadang disebut sebagai kejahatan lintas negara.

“Kejahatan perikanan berkembang menjadi kejahatan transnasional yang sangat serius dan terorganisir. Banyak pihak yang melakukan kejahatan pencurian ikan terlibat dalam aktivitas kejahatan transnasional terorganisir lain, seperti pencucian uang, suap, penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata, perdagangan orang, kerja paksa, kejahatan perpajakan, penyelundupan barang, dan sebagainya. Memerangi kejahatan transnasional yang terorganisasir tentu tidak dapat dilakukan satu negara saja dan perlu dilaksanakan melalui kerja sama internasional,” ucap Sjarief.

Melalui HLP, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk membangun pemahaman bersama tentang keadaan ekonomi dan ekologi Kelautan saat ini dan masa depan yang potensial dan menghasilkan kebijakan, tata kelola, teknologi, serta solusi investasi yang bertujuan mempercepat terwujudnya Ekonomi Kelautan yang berkelanjutan.

Hadir sebagai pembicara dalam HLP, Mari Elka Pangestu (Co-chair of the High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy Expert Group); Hassan Wirajuda (Co-Lead Author of Blue Paper 15 on IUU Fishing and Associated Drivers); Tony Long (Global Fishing Watch and Co-Lead Author of Blue Paper 15 on IUU Fishing and Associated Drivers); Achmad Santosa (Co-Lead Author of Blue Paper 16 on Organized Crimes Associated with Fisheries); Peter Horn (PEW Charitable Trust); Peter Hammardstedt (Sea Sheperd); Marco Fais (INTERPOL); serta Nelson Bosch (IOM).

Rilis: Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM)

Bagikan :